PARLEMEN

Jelang Pilkada, TNI Diharap Dapat Jaga Netralitas

MONITOR, Jakarta – Jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang akan dilaksanakan, Rabu (27/11/2024) mendatang, Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) tetap menjaga netralitasnya. Terlebih, pelaksanaan Pilkada berpotensi menimbulkan konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.

“Kami dalam hal ini meminta untuk TNI bersikap bersifat netral, tidak menggunakan kekuatan-kekuatan untuk membela ataupun mendukung salah satu calon,” kata Nurul Arifin dalam Rapat Kerja dengan Panglima TNI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (21/3/2024).

Nurul Arifin mengatakan potensi konflik horizontal memungkinkan terjadi dalam pelaksanaan Pilkada. Hal ini melihat skala Pilkada lebih mikro dibanding dengan Pilpres (Pemilihan Presiden) maupun Pemilu (Pemilihan Umum).

“Dalam skala mikro tersebut kita tahu bahwa pertarungan terjadi di wilayah, baik di kota/provinsi/kabupaten dan ini memungkinkan antar saudara di situ bisa berperang, bisa berkonflik karena perbedaan pilihan,” jelas Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Nurul Arifin juga mengapresiasi TNI yang telah membantu Polri (Kepolisian Republik Indonesia) dalam menjaga keamanan Pemilu serentak pada 14 Februari lalu. Ia menilai, pelaksanaan Pemilu 2024 telah berjalan aman, kondusif dan relatif tidak ada konflik.

“Apresiasi dan terima kasih kami Pak dengan berjalannya Pilpres, Pemilu, secara aman kondusif dan relatif tidak terjadi tidak ada konflik begitu. Kami mengucapkan terima kasih untuk kerja keras bapak-bapak sekalian di TNI,” ungkapnya.

Berdasarkan paparan TNI, 545 Pilkada yang rencananya akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 memiliki potensi kerawanan yang lebih besar dibanding Pilpres maupun Pileg. Kemungkinan terjadinya kerusuhan antar kelompok pendukung juga lebih besar. 

Kemungkinan terjadinya konflik SARA juga mungkin terjadi bila isu politik identitas digaungkan. Selain itu,  adanya perpecahan skala nasional dapat terjadi apabila dimanfaatkan pihak ketiga.

Recent Posts

Kemenperin: Penguatan Tata Kelola Produk Dalam Negeri Dongkrak Kinerja Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian konsisten untuk terus melaksanakan program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri…

21 menit yang lalu

Jasamarga Transjawa Bantu Pembangunan Masjid Asy Syuhada Kota Bekasi

MONITOR, Bekasi — Sebagai bentuk nyata kepedulian dalam menghadirkan fasilitas ibadah yang memadai bagi jamaah…

47 menit yang lalu

Kemenperin: SDM Kompeten Topang Kebangkitan Industri TPT Nasional

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian bertekad untuk membangkitkan kembali kinerja industri tekstil dan produk tekstil…

52 menit yang lalu

Tangsel Luncurkan 54 Koperasi Merah Putih di Seluruh Kelurahan

MONITOR, Tangsel - Sebanyak 54 unit Koperasi Merah Putih resmi beroperasi di seluruh kelurahan Kota…

4 jam yang lalu

BP Haji Dorong RUU Haji Segera Disahkan

MONITOR, Padang - Kepala Badan Penyelenggara Haji (BP Haji), KH Moch. Irfan Yusuf (Gus Irfan)…

4 jam yang lalu

Eks Marinir Minta Pulang Usai Jadi Prajurit Rusia, DPR: Pemerintah Tak Wajib Beri Perlindungan Bila Status WNI-nya Hilang

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin, memberikan tanggapan terkait viralnya video…

9 jam yang lalu