HANKAM

Apresiasi Rapim TNI-Polri, Analis: Bangun Keberlanjutan Sinergisitas

MONITOR, Jakarta – TNI-Polri kembali menyelenggarakan kegiatan konsolidasi untuk membangun keberlanjutan sinergisitas antara kedua institusi pertahanan dan keamanan tersebut. Dalam Rapat Pimpinan TNI-Polri di Mabes TNI yang bertajuk “Sinergisitas TNI-Polri siap mewujudkan pertahanan dan keamanan yang tangguh untuk Indonesia Maju”, di Jakarta, Rabu (28/2/2024).

Analis intelijen, pertahanan, dan keamanan, Ngasiman Djoyonegoro mengapresiasi upaya yang dilakukan oleh TNI-Polri tersebut. Menurutnya rapim tersebut menegaskan bahwa fondasi pertahanan dan keamanan dibangun atas landasan soliditas dan sinergisitas kedua institusi tersebut.

“Kita ini sedang masa transisi kepemimpinan sampai pelantikan presiden hasil Pemilu 2024 dilaksanakan. Karenanya, jaminan pertahanan dan keamanan sangat penting,” kata pria yang akrab dipanggil Simon ini.

Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri adalah isu yang selalu bergulir dari periode ke periode. “Soliditas dan sinergisitas TNI-Polri ini kulminasi kesadaran kedua institusi atas berbagai kejadian yang mengancam pertahanan dan keamanan nasional. Utamanya pasca reformasi 1998. Semua ancaman dapat ditangani dengan baik berkat kerjasama lembaga pertahanan dan keamanan ini,” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal, Jakarta ini.

Dalam pandangan Simon, setidaknya ada sejumlah situasi yang perlu direspon dalam kegiatan Rapat Pimpinan ini. “Dinamika elit politik saat ini, terutama pasca Pemilu 2024, jangan sampai meluas di tingkat basis yang berpotensi terjadinya gesekan di arus bawah. Langkah antisipasi dilakukan secara menyeluruh dan menjangkau seluruh wilayah Indonesia perlu dilakukan,” kata Simon.

Hal lain adalah perlunya langkah antisipasi diplomasi pertahanan dalam merespon lingkungan strategis terkini. “Kita tahu bahwa peta Asia Tenggara saat ini dipetakan berdasarkan keberpihakan terhadap negara-negara Adi Daya, apakah itu Pro Barat dalam hal ini Amerika Serikat atau Pro Blok Timur, dalam hal ini China. Kapasitas untuk memposisikan diri dalam situasi tersebut sangat penting sehingga menentukan langkah diplomasi apa yang akan kita ambil?” kata Simon.

Sementara itu tantangan terkait perkembangan dunia digital juga tidak kalah penting. Intensitas serangan siber ke Indonesia kini semakin intensif seiring dengan posisi Indonesia yang semakin menguat dalam peta geopolitik. “Tantangan ini harus ditanggapi secara lebih serius dalam kebijakan yang lebih strategis namun juga operasional di lapangan, sehingga kita tidak lagi kecolongan. Karenanya, sinergisitas juga diperluas dengan lembaga-lembaga lain yang berwenang dan berkompeten dalam urusan siber,” kata Simon.

Secara khusus, Simon menyampaikan ucapan selamat kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang menerima tanda kehormatan dan langsung dengan Keputusan Presiden berupa kenaikan pangkat istimewa menjadi Jenderal TNI. “Tanda kehormatan ini selain sebagai bentuk apresiasi negara kepada yang bersangkutan, juga bermakna untuk melanjutkan sikap pengabdian kepada bangsa dan negara,” tutup Simon.

Recent Posts

DPR Dorong Pemerintah Aktif Upayakan Mediasi Perdamaian di Sudan

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mendorong Pemerintah Indonesia untuk mengambil…

26 menit yang lalu

Ledakan di Masjid SMAN 72 Jakarta, Polisi Gercep Buka Posko di RS

MONITOR, Jakarta - Polda Metro Jaya membenarkan terjadinya ledakan di masjid di SMAN 72 Jakarta…

59 menit yang lalu

Kementerian UMKM Fasilitasi Pedagang Beralih ke Produk Lokal Usai Larangan Thrifting Ilegal

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya membatasi penjualan baju…

2 jam yang lalu

Soal Pro Kontra Gelar Soeharto, DPR: Pahlawan Sejati Tak Bawa Duka Bagi Rakyatnya

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana menegaskan pentingnya melihat secara utuh…

2 jam yang lalu

Prof Rokhmin ajak Mahasiswa Politeknik Perikanan Tual Pelopor Kelola Potensi Laut

MONITOR, Kota Tual - Anggota Komisi IV DPR RI dan Guru Besar IPB University, Prof.…

3 jam yang lalu

Warga Baduy Ditolak RS Karena Tak Punya KTP, DPR: Faskes Tak Boleh Tolak Pasien!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti peristiwa seorang warga Baduy Dalam…

3 jam yang lalu