MONITOR, Jakarta – Delegasi DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon aktif menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait perdagangan pada sesi pertemuan Steering Committee ‘Parliamentary Conference on WTO’ (PC WTO), yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada 24 dan 25 Febuari 2024.
PC WTO dilaksanakan setiap tahun sebelum berjalannya Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia (KTM WTO). Tahun ini KTM WTO yang ke-13 dilaksanakan di Abu Dhabi, Persatuan Emirat Arab.
Dalam perumusan Outcome Document sebagai masukan dari Parlemen bagi para menteri negara-negara anggota WTO yang akan berunding tersebut, Delegasi menyuarakan kepentingan nasional Indonesia di WTO. “Kami menyuarakan antara lain terkait dengan isu Fisheries Subsidies, Public Stockholding, Perdagangan dan Lingkungan Hidup, serta penghentian Moratorium Pengenaan Pajak Bagi Perdagangan Digital,” ujar Fadli dalam keterangan tertulisnya, Minggu (25/2/2024).
Sebagaimana diketahui, Moratorium tersebut berpotensi bisa membawa kerugian besar dari sisi pajak khususnya bagi negara-negara berkembang. Indonesia sendiri sekarang berpotensi kehilangan pemasukan dari pajak sebesar USD 54 Juta, sebagaimana yang pernah dilaporkan dalam riset UNCTAD pada tahun 2019.
Sementara pada isu Fisheries Subsidies Indonesia memperjuangkan nasib nelayan kecil dan artisanal yang bisa terdampak, selain itu juga perlunya penerapan disiplin bagi perusahaan-perusahaan perikanan besar agar patuh aturan terkait batas wilayah nasional sebagaimana diatur dalam UNCLOS.
Turut hadir dalam Pertemuan Steering Committee ini Wakil Ketua BKSAP DPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Putu Supadma Rudana dan Fraksi PKS, Sukamta.
 DPR RI Fadli Zon aktif menyuarakan kepentingan nasional Indonesia terkait perdagangan pada sesi pertemuan Steering Committee 'Parliamentary Conference on WTO' (PC WTO), yang diselenggarakan di Abu Dhabi pada 24 dan 25 Febuari 2024){kind=link}