MONITOR, Jakarta – Inspektur Jenderal Kementerian Agama Faisal Ali Hasyim menekankan zero toleransi untuk pungli di Kantor Urusan Agama. Hal ini disampaikan Irjen Faisal saat menyerahkan sintesis hasil pengawasan pada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kamaruddin Amin di Jakarta, Senin (22/1/2024).
“Itjen sangat concern pada tata kelola di KUA. Jadi kita bersama-sama berharap akan mendorong tata kelola yang lebih baik di KUA. Kalau perlu, kita jadikan KUA ini BLU agar pengelolaan keuangan bisa lebih cepat,” ujarnya.
Itjen juga berkomitmen untuk mengawal program prioritas Kementerian Agama yang leading sectornya ada di Bimas Islam. “Program-program lain juga terus kita kawal, mulai dari revitalisasi KUA, penguatan moderasi beragama, hingga pengelolaan zakat wakaf yang profesional,” terangnya.
Sintesa hasil pengawasan ini, lanjut Irjen Faisal, merupakan hasil kinerja dari agenda prioritas pengawasan pada jangkauan pengawasan di Ditjen Bimas Islam. Diungkapkan Irjen Faisal, semangat untuk meningkatkan tata kelola pada Kementerian Agama merupakan mandatory yang disampaikan Gus Men. Itu sebabnya, bidang tata kelola di Kementerian Agama akan selalu menjadi prioritas pengawasan di Itjen Kemenag.
Dirjen Bimas Islam Kamaruddin Amin menyambut baik adanya laporan khusus pengawasan program pada Bimas Islam. “Kami bertekad untuk selalu melakukan perbaikan atas permasalahan dan menindaklanjuti hasil rekomendasi Itjen dalam memberikan layanan prima kepada umat beragama,” sambutnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…