PERTANIAN

Mentan Amran Bersih-Bersih Pejabat Kementan, semua Eselon 1 dan 2 Bermasalah dilelang

MONITOR, Jakarta – Mulai hari ini, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman akan melelang seluruh pejabat eselon I kementan yang bermasalah dan puluhan jabatan setingkat eselon II di Kementerian Pertanian (Kementan). Hal ini dilakukan Mentan Andi Amran dalam upaya membersihkan Kementan dari oknum-oknum pejabat yang melakukan tindakan tercela seperti korupsi, jual beli jabatan, kolusi dengan pengusaha, dan perbuatan tercela lainnya.

“Mentan akan melelang semua Eselon I bermasalah di kementerian ini termasuk para Dirjen, Kepala Badan dan juga para pejabat Eselon II lingkup Kementan yang terindikasi bermasalah. Ini komitmen Mentan beserta seluruh jajaran untuk memulihkan reputasi Kementan dan mencapai swasembada kembali,” jelas Kepala Biro Humas dan Informasi Publik Kuntoro Boga Andri di Jakarta, Jumat 22 Desember 2023.

Kuntoro menambahkan open bidding atau lelang jabatan ini akan dilakukan terbuka, transparan dan akuntabel sebagai keseriusan Mentan membenahi Kementan, dan juga penyegaran terhadap beberapa posisi yang telah lama tidak bergerak. Kementan memastikan lelang jabatan ini berlangsung dengan fair, bahkan bila diketahui ada ‘main mata’ panitia dan peserta lelang, Mentan akan meminta dicoret namanya.

“Kita perlu energi baru Kementan pasca turbulensi kasus hukum di KPK dan penegak hukum lainnya. Pak Mentan ingin meritokrasi sistem dan menciptakan birokrasi bersih disini. Kementerian ini mengurus pangan rakyat banyak. Perlu duduk orang yang amanah dan konsisten bergerak bagi kepentingan rakyat,” tambahnya.

Seperti diketahui, pada periode jabatan sebelumnya Mentan periode 2014-2019, Andi Amran Sulaiman konsisten dan tegas untuk tidak main-main dengan kejahatan di sektor pangan dan pencegahan KKN dalam birokrasi Kementan, dan sebagai hasilnya Indonesia mampu mencapai tiga kali swasembada pangan strategis pada tahun 2017,2019 dan 2020.

Sebagai buktinya, Mentan Amran sudah memproses demosi dan mutasi lebih dari 1.500 pegawai Kementan yang bermasalah dan mempolisikan 700 mafia pangan. Mentan sukses membersihkan internal Kementan yang bermain dengan pangan, dan menjaga integritas pejabat dari perilaku korupsi.

Amran Sulaiman juga telah mengembangkan sistem pengendalian gratifikasi di lingkungan Kementan, dan menolak semua gratifikasi dalam bentuk apa pun di luar maupun kantor. Kementan meraih penghargaan KPK pada peringatan ‘Hari Anti Korupsi Sedunia’ pada Desember 2017 dalam
Kategori “Sistem Pengendalian Gratifikasi Terbaik”.

Dalam catatan Kementan, pernah dalam satu hari Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mencopot lima pejabat direktorat jenderal, mulai dari dirjen dan empat direktur, yang dilakukan sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mereka sebagai tersangka
kasus korupsi. Pernah pula terjadi seorang staf Kementan meminta fee ratusan juta rupiah pada pengusaha atas nama Mentan, namun saat Mentan Andi Amran mengetahui hal tersebut, yang bersangkutan langsung dipecat hari itu juga.

Menteri Amran sangat terkenal sebagai menteri yang concern untuk menjaga integritas. KPK pun sejak 2015 telah intens bekerjasama untuk mengawasi kinerja Kementan, hingga pada saat itu meminta 3-4 orang pegawai KPK berkantor di kantor pusat Ragunan.

“Beliau pasti akan konsisten terus seperti ini. Menjaga harga diri dan marwah kementerian yang berpihak pada petani. Pesannya, Jangan ada yang main-main”, tutup Kuntoro.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

9 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

9 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

12 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

12 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

12 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

12 jam yang lalu