HUKUM

Yenti Ginarsih Nilai Fitnah Agus Raharjo Rusak Reputasi Presiden Jokowi

MONITOR, Jakarta – Pakar Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang Yenti Garnasih yang juga Ketua Pansel Capim KPK 2019-2023 turut berkomentar terkait pernyataan Agus Rahardjo (AR) tentang penghentian kasus e-KTP oleh Presiden.

Dalam pandangannya Pakar pencucian uang ini berpendapat bahwa perlunya klarifikasi dari Agus Rahardjo agar masyarakat mengetahui kebenaran duduk perkaranya.

“Harus diklarifikasi.. Masyarakat terlanjur tahu. Pasti salah satu ada yang dusta, menyampaikan yang tidak benar,” buka Yenti menanggapi pertanyaan awak media.

Sehubungan dengan menjaga marwah Presiden, dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti ini cukup serius menanggapinya.

“Dengan pernyataan dari AR tentu sangat berpengaruh pada reputasi/ marwah Presiden. Karena yang disampaikan sangat mengagetkan, dan tentu itu buruk sekali kalau sampai benar. Dan juga terlalu nekat kalau itu tidak benar dan AR berani menyampaikan, itu kan fitnah yg berkenaan denganmasalah serius, tidak main-main. Bayangkan Presiden memanggil dan marah dan minta suatu kasus korupsi dihentikan,” ujar Yenti.

Menurut mantan panitia seleksi (pansel) semasa pemilihan Agus Rahardjo menjadi Ketua KPK ini juga berpandangan bahwa apa yang disampaikan oleh AR sangat rawan fitnah dan bukan lagi persoalan etis. Serta penting untuk dipertanggungjawabkan kepada publik.

“AR kan diwawancara sebagai mantan Ketua KPK.. Itu pernyataannya. Logikanya kalau yang disampaikan tidak benar ya fitnah, bukan hanya etis.”

“Kalau yang disampaikan benar, hal itu masalah serius. Tentu ini harus dipertanggungjawabkan pada publik. Tidak boleh meremehkan begitu saja pikiran/ perasaan masyarakat,” tutup Yenti Garnasih mengakhiri pandangannya.

Recent Posts

Menag Dorong Mahasiswa BEM Nusantara Jadi Pemimpin Beretika

MONITOR, Jakarta - Mahasiswa perguruan tinggi keagamaan memikul tanggung jawab yang berbeda dengan kampus pada…

9 menit yang lalu

Kemenhaj Fasilitasi Kepulangan Jemaah Umrah yang Terkendala di Arab Saudi

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia terus melakukan pemantauan dan koordinasi terkait…

2 jam yang lalu

BOS Madrasah Cair, Dapat Digunakan Untuk Membayar Honor Guru Non ASN Madrasah Swasta

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama memastikan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah dan Bantuan Operasional…

7 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Segera Tahan Tersangka Kasus Koperasi BLN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin dalam RDP dan RDPU bersama Direktorat…

11 jam yang lalu

Nuzulul Qur’an di Istana Negara Usung Tema Ekologi dan Perdamaian

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menggelar rapat internal untuk mematangkan persiapan peringatan Nuzulul Qur'an yang…

14 jam yang lalu

DPR Desak Kemenag Bayarkan TPG Guru Madrasah Sebelum Idulfitri

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Abidin Fikri, mendesak Kementerian Agama Republik…

16 jam yang lalu