HUKUM

Akademisi UNUSIA Sebut Firli Bahuri Gagal Jaga Reputasi KPK

MONITOR, Jakarta – Akademisi Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta, Erfandi mengatakan ditetapkannya Firli Bahuri sebagai sebagai tersangka dugaan pemerasan Eks. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo telah mencoreng nama baik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, Firli gagal menjaga reputasi KPK.

“Sebagai Ketua KPK tidak sepantasnya hanya berpedoman pada dasar hukum yang bersifat normatif semata, tapi sebaiknya juga mendasarkan pada nilai etik sebagai landasan filosofis bernegara juga,” kata Erfandi.

Erfandi mengatakan jika berbicara pribadi Firli wajar status tersangka dihubungkan dengan azas praduga tak bersalah. Tapi sebagai pimpinan lembaga negara apalagi lembaga anti korupsi seperti KPK sudah sepatutnya etika dijunjung tinggi karena berkaitan dengan Marwah dan menjaga kepercayaan masyarakat kepada KPK.

“Jadi seyogyanya kepentingan lembaga dan nama baik KPK dijaga daripada sekedar mempertahankan status,” ungkapnya.

“Apalagi kasus ini selain masalah etik juga sudah diatur dalam Pasal 32 ayat (2) UU KPK yang menyatakan pimpinan KPK yang menjadi Tersangka diberhentikan sementara melalui Keputusan Presiden. Nah tinggal keputusan ini menunggu diberhentikan oleh Presiden atau dia mengundurkan diri terlebih dahulu,”Tutupnya.

Recent Posts

IPW Apresiasi Kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho di Korlantas: Humanis, Profesional dan Berbasis Teknologi

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho…

4 jam yang lalu

Lolos Karantina, 10.362 Ekor Ikan Hidup Asal Natuna Kembali Diekspor ke Hong Kong

MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…

16 jam yang lalu

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

1 hari yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

1 hari yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

1 hari yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

2 hari yang lalu