PERTANIAN

Optimalkan Peran Perempuan Dalam Menjaga Ketahanan Pangan

MONITOR, Jakarta – Perempuan Maju Indonesia (PIM) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) pertama di Jakarta. Kegiatan yang mengusung tema ‘Sinergi dan Dedikasi untuk Bangsa’ tersebut dilaksanakan selama dua hari pada Selasa-Rabu, 17-18 Oktober 2023.

Pada acara ini Inspektur Jenderal (Irjen) Kementerian Pertanian (Kementan), Jan S Maringka turut menjadi salah satu pembicara kunci, lalu Ketua Umum Perempuan Indonesia Maju Lana T Koentjoro, Tenaga Profesional Lemhanas RI Tantri Relatami, dan Asosiasi Pembudidaya Tanaman Kacang Koro Indonesia Grace Taliwongso Nelwan sebagai narasumber.

Rakernas ini juga dihadiri Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Solahudin Uno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan Edukasi dan Perlindungan Konsumen (OJK) Frederica Widyasari Dewi.

Dalam paparannya di acara tersebut, Jan S Maringka menyampaikan terimakasih kepada PIM telah mengangkat salah satu tema ketahanan pangan dalam rangka menjaga kedaulatan pangan.

Jan maringka pun mengajak para peserta yang tergabung dalam PIM untuk ikut serta menjaga ketahanan pangan demi mewujudkan kedaulatan pangan di Indonesia. Hal itu sesuai dengan visi Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden KH. Ma’ruf Amin.

“Barangkali kita lupa, mungkin produksi-produksi pangan kita ini kalau tidak kita jaga maka bagaimana keberadaan Indonesia sebagai negara agraris akan kita pertahankan,” kata Jan saat memberikan sambutan di Rakernas PIM.

Dia melanjutkan, banyak cara yang bisa dilakukan dalam menjaga ketahanan pangan, salah satu upaya sederhana yang bisa dilakukan dengan menanam kacang koro, cabai, tomat, dan bawang. Menurutnya upaya menanam itu mampu mengurangi ketergantungan terhadap kacang kedelai dan otomatis menekan inflasi.

“Ini adalah salah satu bentuk bagian kita menjaga ketahanan pangan kita. Selama ini kita banyak bergantung dengan masalah-masalah impor antara lain kedelai. Ini menunjukkan bahwa kita mampu memberikan subtitle dari hal-hal yang ketergantungan kita terhadap produk-produk impor tersebut,” ujarnya.

Lebih jauh Jan mengungkapkan, dalam menjaga ketahanan pangan pihaknya tidak bisa melakukan sendiri. Oleh sebab itu semangat kolaborasi harus dilakukan baik dengan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Termasuk bekerjasama dengan APIP dan APH serta kelompok tani di Indonesia dan PIM.

“Dengan keterbatasan-keterbatasan kita mengetahui anggaran kementerian ini makin lama makin turun tapi akhirnya dengan semangat kebersamaan, kita bisa mewujudkan suatu komitmen bersama dengan Kementerian Desa (Kemendes PDTT) kita wujudkan bagaimana dana desa itu yang sudah dibagikan ke masing-masing (desa) 1 miliar oleh Menteri Keuangan di alokasikan sedikitnya 20% untuk anggaran pertanian,” ucapnya.

Jan menambahkan, keberpihakan mengalokasikan dana yang dilakukan Kemenkeu juga bukan tidak mungkin dilakukan Kementerian Pariwisata, dimana setiap desa yang ada nantinya bisa didorong menjadi agrowisata.

“Mudah-mudahan forum satu meja ini yang dibentuk oleh Perempuan Indonesia Maju (PIM) akan lebih mewujudkan di masa yang akan datang,” tutupnya.

Hal itu juga sesuai dengan arahan Plt Menteri Pertanian (Mentan) Arief Prasetyo Adi yang berkomitmen meningkatkan produksi pangan dengan berbagai rencana kerja strategis demi mewujudkan kedaulatan pangan.

“Kementerian Pertanian sangat diharapkan masyarakat untuk dapat menggenjot produksi pangan nasional,” ujarnya saat menghadiri peluncuran Gerakan Pangan Murah (GPM) di Bapanas.

Disisi lain Arief juga mengungkapkan rencana itu sesuai arahan Presiden Joko Widodo akan membangun sistem ketahanan pangan nasional bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

“Salah satu yang memang diperintahkan Pak Presiden adalah Kementerian Pertanian bersama BRIN itu sama-sama membangun ekosistem pangan,” ucapnya.

Recent Posts

Pemerintah Belum Resmi Tetapkan Haji Jalur Laut, Tapi Peluang Terbuka

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan bahwa pemerintah belum menetapkan agenda resmi untuk…

44 menit yang lalu

DPR Ungkap Kebijakan Jam Sekolah Lebih Pagi Harus Dibarengi Pendekatan Psikososial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina menanggapi kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov)…

3 jam yang lalu

Kemenperin dan PT IMIP Buka Kelas Beasiswa

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian berkomitmen untuk terus menjalankan kebijakan hilirisasi industri karena berperan penting…

4 jam yang lalu

Kloter Terakhir Terbang dari Madinah, Ketua PPIH Bersyukur Fase Pemulangan Lancar

MONITOR, Madinah - Fase pemulangan jemaah haji Indonesia yang berangkat pada gelombang II dari Daerah…

4 jam yang lalu

Realisasi BOS Pesantren 2025 Capai Rp 196,8 Miliar

MONITOR, Jakarta - Penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk jenjang pendidikan pesantren tahun ini…

5 jam yang lalu

Tunjangan Guru PAI Non ASN Naik Rp500 Ribu, Pencairan Dirapel

MONITOR, Jakarta - Ada kabar baik dari Kementerian Agama untuk guru Pendidikan Agama Islam (PAI)…

14 jam yang lalu