HEADLINE

Konflik Makin Memanas, Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina

MONITOR, Jakarta – Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa berperan lebih banyak dalam upaya mendamaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia bersama negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Islam lain harusnya dapat membangun solidaritas internasional yang dapat memaksa Israel menghentikan agresi militer di Palestina.

Pengamat politik luar negeri Center for Indonesian Reform (CIR) Hidayaturrahman, menilai peran Pemerintah Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina belum optimal. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan sebatas diplomasi basa-basi yang tidak menghasilkan keputusan politik global yang efektif dalam mendamaikan konflik yang ada.

Karena itu Hidayat usul Pemerintah membentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina. Komisi ini yang nantinya bekerja secara khusus menghimpun semua potensi negara untuk membantu terciptanya perdamaian di Palestina.

“Aksi solidaritas masyarakat Indonesia pada penderitaan rakyat Palestina kali ini harusnya dapat diarahkan untuk mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Komisi ini bertugas membangun solidaritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan.

Pembentukan komisi ini merupakan aksi lanjutan dari terbentuknya berbagai aliansi solidaritas oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan komisi ini maka gerakan yang mulanya hanya sebagai aksi moral masyarakat berubah menjadi agenda politik negara,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan masyarakat harus bisa mendorong Pemerintah Indonesia lebih aktif membantu kemerdekaan rakyat Palestina, bukan sekedar formalitas atau lip service semata. Karena membebaskan Palestina dari penjajahan Israel butuh keputusan politik dari negara-negara dunia. Tidak cukup hanya dari aksi-aksi massa di berbagai negara.

“Rakyat Indonesia punya utang sejarah pada rakyat Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya segala upaya dilakukan agar utang sejarah tersebut dapat dibayar lunas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Aksi solidaritas pada rakyat Palestina dengan beragam aksi itu sangat penting. Tapi mendorong Pemerintah agar mau mengambil sikap politik juga tak kalah penting. Apalah arti ribuan aksi yg diadakan bila Pemerintah tidak berbuat apa-apa,” tandas Hidayat.

Kontak: Subhan 0812 8923 4250

Recent Posts

DPR Semprot BP BUMN Karena Nasib 1.225 Eks Karyawan Merpati Masih Terkatung-katung

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris geram kepada pihak BP…

7 jam yang lalu

Hadapi Lonjakan Harga Plastik, Puan Dorong Penggunaan Kemasan Alternatif dari Bahan Organik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menilai lonjakan harga plastik dapat menjadi momentum…

7 jam yang lalu

Waka Komisi X DPR Dorong Sanksi dengan UU TPKS di Kasus FH UI: Jangan Normalisasi Kekerasan Seksual!

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayanti mendesak pihak Universitas…

7 jam yang lalu

Marak Kasus Pelecehan Seksual di Dunia Pendidikan, Legislator Desak Evaluasi Total Tradisi dan Edukasi UU TPKS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti kasus dugaan pelecehan seksual di…

7 jam yang lalu

Fitur CCTV Travoy Diakses 3,59 Juta Kali Selama Periode Mudik-Balik Lebaran 2026

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat tingginya antusiasme pengguna yang mengoptimalisasi fitur…

8 jam yang lalu

Inabuyer B2B2G Expo 2026 Perkuat Peran UMKM dalam Rantai Pasok Program Prioritas Nasional

MONITOR, Jakarta — Pemerintah melalui Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) bersama Lembaga Kebijakan…

9 jam yang lalu