HEADLINE

Konflik Makin Memanas, Pemerintah Diminta Bentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan Untuk Rakyat Palestina

MONITOR, Jakarta – Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia harusnya bisa berperan lebih banyak dalam upaya mendamaikan konflik Palestina-Israel. Indonesia bersama negara-negara Islam dan negara berpenduduk mayoritas Islam lain harusnya dapat membangun solidaritas internasional yang dapat memaksa Israel menghentikan agresi militer di Palestina.

Pengamat politik luar negeri Center for Indonesian Reform (CIR) Hidayaturrahman, menilai peran Pemerintah Indonesia dalam membantu kemerdekaan Palestina belum optimal. Sejauh ini peran yang dijalankan oleh Pemerintah terkesan sebatas diplomasi basa-basi yang tidak menghasilkan keputusan politik global yang efektif dalam mendamaikan konflik yang ada.

Karena itu Hidayat usul Pemerintah membentuk Komisi Solidaritas Kemanusiaan untuk Rakyat Palestina. Komisi ini yang nantinya bekerja secara khusus menghimpun semua potensi negara untuk membantu terciptanya perdamaian di Palestina.

“Aksi solidaritas masyarakat Indonesia pada penderitaan rakyat Palestina kali ini harusnya dapat diarahkan untuk mendorong Pemerintah Indonesia membentuk Komisi Nasional Perjuangan Kemerdekaan Palestina. Komisi ini bertugas membangun solidaritas masyarakat dan Pemerintah Indonesia untuk membantu perjuangan rakyat Palestina mendapatkan kemerdekaan.

Pembentukan komisi ini merupakan aksi lanjutan dari terbentuknya berbagai aliansi solidaritas oleh masyarakat dengan berbagai latar belakang. Dengan komisi ini maka gerakan yang mulanya hanya sebagai aksi moral masyarakat berubah menjadi agenda politik negara,” kata Hidayat.

Hidayat menambahkan masyarakat harus bisa mendorong Pemerintah Indonesia lebih aktif membantu kemerdekaan rakyat Palestina, bukan sekedar formalitas atau lip service semata. Karena membebaskan Palestina dari penjajahan Israel butuh keputusan politik dari negara-negara dunia. Tidak cukup hanya dari aksi-aksi massa di berbagai negara.

“Rakyat Indonesia punya utang sejarah pada rakyat Palestina sebagai negara pertama yang mengakui kedaulatan dan kemerdekaan Indonesia. Karena itu sudah sepatutnya segala upaya dilakukan agar utang sejarah tersebut dapat dibayar lunas atas dasar nilai-nilai kemanusiaan.

Aksi solidaritas pada rakyat Palestina dengan beragam aksi itu sangat penting. Tapi mendorong Pemerintah agar mau mengambil sikap politik juga tak kalah penting. Apalah arti ribuan aksi yg diadakan bila Pemerintah tidak berbuat apa-apa,” tandas Hidayat.

Kontak: Subhan 0812 8923 4250

Recent Posts

Kemnaker Perluas Kesempatan Kerja Disabilitas lewat Pelatihan Wirausaha

MONITOR, Bantul - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperluas kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas melalui pelatihan…

3 jam yang lalu

Komite II DPD RI Dukung Penguatan Inseminasi Buatan, Kementan Genjot Produktivitas Ternak Nasional

MONITOR, Lembang — Upaya pemerintah dalam memperkuat layanan reproduksi ternak melalui program inseminasi buatan (IB) mendapat…

4 jam yang lalu

Magang Nasional Batch I Segera Berakhir, Kemnaker Tekankan Tahap Akhir Penentu Sertifikat dan Uang Saku

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mengingatkan seluruh peserta, operator perusahaan, dan mentor Program Magang Nasional…

10 jam yang lalu

Harga BBM Naik, Pemerintah Dinilai PHP Rakyat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam mengkritik langkah Pemerintah yang menaikkan…

15 jam yang lalu

Industri AMDK Perkuat Pengelolaan Air Berkelanjutan dan Dorong Kontribusi Ekonomi Nasional

MONITOR, Jakarta – Industri Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) terus menegaskan posisinya sebagai sektor strategis yang…

18 jam yang lalu

Kemendag Dorong Pelaku Usaha Adaptif Hadapi Peluang Global

MONITOR, Surabaya - Kementerian Perdagangan (Kemendag) terus mendorong pelaku usaha nasional untuk lebih adaptif dalam menghadapi…

1 hari yang lalu