Oleh: Imron Wasi*
Menjelang masa pendaftaran kontestan capres-cawapres bulan Oktober 2023 ini membuka kembali interaksi yang secara gradual tampaknya tidak berjalan ideal antara PKB dan PBNU.
Hal ini sekaligus menunjukkan hubungan antara Abdul Muhaimin Iskandar atau yang sering disapa sebagai Cak Imin yang sudah memimpin PKB sejak 2005 silam sampai sekarang – jabatan yang sudah melekat dalam rentang waktu yang relatif lama dan relasinya dengan PBNU yang kini terseok-seok.
Sampai saat ini, PKB belum memperoleh restu politik dari PBNU pada Pemilu 2024 mendatang – organisasi sosial keagamaan yang telah melahirkan PKB pada awal reformasi. Sesuatu yang sangat paradoks. Namun, tentunya, PBNU memiliki argumentasi rasional maupun politis terhadap dinamika politik yang berkelindan terhadap proses elektoral, terutama wujud pilihan politik pada Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).
Dalam hal ini, restu politik yang belum dikeluarkan atau tidak akan diberikan secara khusus ke PKB karena PBNU memiliki sikap politik yang cenderung ke arah politik kebangsaan sesuai nilai-nilai yang termuat dalam prinsip Islam ahlus sunnah wal jamaah dan sesuai ketentuan di mana NU sudah kembali ke khittah 1926.
Meski demikian, Muhaimin Iskandar yang sudah ditahbiskan menjadi kandidat cawapres dari Anies Rasyid Baswedan, capres yang akan diusung oleh Partai Nasdem ini, juga secara realitas politik telah melakukan safari politik ke berbagai lokus, terutama ke basis pondok pesantren.
Pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar (AMIN) ini secara intensif membangun komunikasi dengan para pimpinan pondok pesantren. Dalam hal ini, para kyai yang dalam perspektif politik di Indonesia memiliki posisi strategis yang bisa memengaruhi para santri dan masyarakat. Karena itu, santri yang juga sebagai klien dari kyai – tentunya akan mengikuti preferensi politik patronnya, yaitu kyai.
Tak ayal, jika kandidat capres-cawapres akan selalu berkunjung ke pondok pesantren menemui keluarga besar kyai, sesuatu yang mudah dimafhumi, terlebih di basis Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), yaitu Jawa Timur dalam rangka mendulang raihan suara.
Partai Kebangkitan Bangsa, Nahdlatul Ulama, dan Jawa Timur merupakan entitas yang tidak bisa dinafikan dalam proses elektoral. Sebab, wilayah ini telah lama didominasi oleh para pemilih yang memiliki afiliasi organisasi sosial keagamaan terhadap Nahdlatul Ulama (NU).
Hal ini terafirmasi dari survei LSI Denny JA yang telah mencatat adanya peningkatan warga NU, terutama pada 2023 ini sebanyak 56,9 persen.
Kandidat capres-cawapres yang unggul di daerah Jawa Timur ini memiliki kans besar untuk terpilih menjadi Presiden dan Wakil Presiden pada 2024 mendatang, terlebih Jawa Timur memiliki jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 31.402.838. Jumlah DPT ini terbanyak kedua setelah Jawa Barat.
Oleh karena itu, Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat yang awalnya akan mengusung Anies Baswedan-Agus Harimurti Yudhoyono justru kandas dan Partai Nasdem sebagai entitas politik yang mendorong Anies Baswedan sebagai capres menentukan pilihannya pada Muhaimin Iskandar, ketua umum PKB yang memiliki basis wilayah di Jawa Timur, suatu sikap politik yang rasional, terutama bisa memperkuat kelemahan dari Anies Baswedan di wilayah ini.
Secara faktual, jika menilik hasil survei dari LSI Denny JA, warga NU cenderung memilih partai yang berbasiskan nasionalis seperti PDI-P, Gerindra, Golkar dan PKB yang berada di posisi dasar partai nasionalis. PDI-P memperoleh suara sebanyak 21,9 persen, Partai Gerindra 13,6 persen, Partai Golkar 11,2 persen, dan PKB 11,6 persen.
Sebagai komparasi hasil survei, Indikator juga turut melaporkan hasil temuannya. Survei yang digelar pada 14-20 September 2023, terutama pilihan partai politik di Jawa Timur. Hasilnya, PDI-P tetap berada di puncak sebesar 31.0 persen dan PKB 20.2 persen. Partai Gerindra dan Partai Golkar mengalami penurunan, misalnya, Partai Gerindra 12.1 persen dan Partai Golkar 6.1 persen. Dalam kaitan ini, merujuk pada dua lembaga survei tersebut, tampaknya PDI-P mengalami kenaikan bersama PKB. Sedangkan, Gerindra dan Golkar harus terisolasi dari posisi tiga teratas dan mengalami penurunan suara.
Meski demikian, pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar yang dideklarasikan secara kilat ini telah menimbulkan preferensi politik yang berbeda dalam segmen warga NU, terutama sikap politik yang bisa mengalami fragmentasi pilihan politik dari para kyai – sebagai simbol sentral dalam tata kelola kehidupan.
Di satu sisi, warga NU yang terletak di wilayah pedesaan biasanya akan cenderung mengikuti preferensi politik dari para kyai. Pemilih PKB secara holistik memang berada di pedesaan, seperti yang telah terekam dalam survei Pra-Pileg 2014 dan Pasca-Pileg 2014, masing-masing hasilnya menunjukkan bahwa sebelum pileg 2014 pemilih PKB terkonsentrasi di pedesaan sebanyak 85 persen dan pasca-pemilu 2014 juga sama terkonsentrasi di pedesaan sebesar 80,6 persen (Bestian Nainggolan, et al, 2016).
Namun, saat ini PKB tampaknya harus bekerja lebih ekstra untuk mengerek pilihan warga NU ke PKB, tidak serta-merta bisa mengonversi suara warga NU ke PKB. Karena, di sisi yang lain, relasi PKB dan PBNU sedang tidak berada di rule yang sama. Bahkan, berbagai statement dari para elite PBNU dan PKB turut ‘memanaskan’ kondisi politik yang ada.
Penulis: Manager Riset dan Advokasi Publik Netfid Indonesia*
