MEGAPOLITAN

Pemkot Depok Mulai Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni di Enam Kecamatan

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disrumkim) saat ini sudah mulai melakukan pekerjaan fisik Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pekerjaan awal dimulai di enam kecamatan dan mendapat pengawasan dari Disrumkim Depok.

“Antara lain di Kecamatan Bojongsari, Sawangan, Cinere, Cilodong, Tapos dan Cipayung. Sisanya belum bisa dilakukan perbaikan karena masih tahap sosialisasi dan verifikasi,” kata Kepala Disrumkim Kota Depok Dadan Rustandi, Selasa (05/09/2023).

Dijelaskannya, sebelum pekerjaan fisik berlangsung, penerima manfaat mendapatkan buku rekening. Setelah itu, proses selanjutnya adalah pekerjaan fisik RTLH yang dilaksanakan mulai September 2023.

“Ditargetkan rampung pada Desember mendatang. Adapun, lima kecamatan yang masih dalam tahap sosialisasi dan verifikasi yakni di Kecamatan Pancoran Mas, Beji, Limo, Cimanggis dan Sukmajaya. Akan kami kebut di pekan ini,” terangnya.

Di tempat terpisah, warga Kampung Pulo RT 02 RW 10 Kelurahan Cipayung Jaya, Kecamatan Cipayung Faria Ulfa menuturkan, bantuan yang diberikan Pemerintah Kota (Pemkot) Depok digunakan untuk memperbaiki atap rumahnya yang rusak.

“Rencananya untuk perbaikan atap rumah. Karena atap rumah saya sudah jebol, termasuk kamar mandi yang juga rusak,” ungkapnya.

Disebutkannya, selama renovasi, dirinya tetap tinggal di rumahnya. Hal tersebut dilakukan agar pekerjaan juga mudah dipantau.

“Tetap di rumah, namun kami menetap di bagian depan. Mudah-mudahan perbaikan selesai tepat waktu,” tutupnya.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

10 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

11 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

13 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

13 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

13 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

14 jam yang lalu