MONITOR, Depok – Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Depok, Babai Suhaimi meminta agar masyarakat khususnya di Depok kembali menggunakan masker. Permintaan ini bukan merespons soal penyebaran Covid-19, namun untuk mencegah paparan polusi udara di kota Depok yang masuk kategori sangat tidak baik.
Berdasarkan situs pemantau kualitas udara IQAir per Kamis (24/8/2023) pagi menyatakan bahwa kualitas udara di kota Depok memiliki indeks (AQI) 254 yang masuk kategori sangat tidak sehat (Very Unheatlhy).
“Saya mengimbau kepada masyarakat jika tidak ada keperluan penting, tidak usah keluar rumah. Jika memang ada keperluan, gunakanlah masker untuk menekan risiko efek paparan polusi udara,” kata Babai, Kamis (24/8/2023).
Babai menyebut, untuk mengendalikan polusi udara di kota Depok, dirinya akan meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) melakukan sejumlah langkah. Salah satunya dengan mengurangi mobilitas kendaraan pribadi, khususnya bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkot Depok.
“Khususnya bagi aparatur sipil negara agar ke kantor tidak perlu membawa kendaraan pribadi baik itu kendaraan roda 2 maupun roda 4. Bisa menggunakan fasilatas kendaraan umum,” ujar Babai.
Langkah antisipasi lainnya, jelas Babai, adalah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat atau DKI Jakarta dengan melakukan hujan buatan. Upaya-upaya tersebut harus segera dilakukan oleh Pemkot Depok.
“Langkah kongkret ini harus segera dilakukan oleh Pemerintah Kota Depok. Hasil IQAir ini merupakan informasi yang sangat bagus, dan di sisi lain tentunya ini tamparan bagi pemerintah,” ungkap Babai
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…
MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…
MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…
MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…
MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…