Polusi Udara Buruk, DPR Setuju WFH Kembali Diterapkan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung usulan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) tentang adanya kemungkinan Work From Home (WFH) menyusul kondisi udara yang memburuk belakangan ini, khususnya di daerah Jabodetabek. Langkah tersebut dinilai bisa dicoba mengingat saat masa Pandemi Covid-19, WFH menjadi cara ampuh menekan penyebaran virus namun tidak mengganggu perekonomian.

“Hari ini Pak Presiden ratas membahas polusi udara di Jakarta. Saya mendukung kebijakan WFH sebagai dasar penguatan mengembalikan udara di Jakarta dan sekitarnya menjadi lebih baik. Sebab, kualitas udara yang buruk berdampak bagi kesehatan,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Selasa (15/08/2023).

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sekitar 100 ribu warga terserang Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) setiap bulannya akibat polusi udara. Sedangkan dalam rentan waktu Januari hingga Juni 2023, terdapat 638.291 kasus ISPA di Jakarta. Daniel mengatakan, kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan oleh negara.

“Jadi, Pemerintah perlu mempertimbangkan cara agar menekan dampak dari polusi udara dengan berbagai cara karena kesehatan adalah hak bagi masyarakat Indonesia. Termasuk dengan mendorong penerapan WFH ke instansi dan kantor-kantor. Dengan WFH, pengurangan polusi udara dari kendaraan masyarakat yang digunakan untuk bekerja bisa berkurang. Toh saat pandemi WFH juga tidak terlalu berdampak pada perekonomian. Jadi perlu kita kaji dan pertimbangkan bersama,” sambungnya,” jelasnya.

Lebih lanjut, Kementerian Lingkungan Hidup diminta bekerja sama dengan instansi maupun stakeholder terkait untuk membuat rekayasa cuaca demi mengurangi dampak polusi udara. Daniel mengatakan, kemarau panjang harus disiasati sehingga dampaknya tidak semakin lama dirasakan rakyat.

“Bapak Presiden juga sudah memberi arahan agar segera dilakukan rekayasa cuaca. Kita tidak ingin kesehatan masyarakat terganggu yang akan berdampak terhadap produktivitas, termasuk di dunia kerja yang pada akhirnya berimbas ke perekonomian kita,” ucapnya.

Di sisi lain, Politisi Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB) itu juga mendorong agar transportasi massal diperbanyak dan bisa menjangkau ke seluruh wilayah. Sehingga, masyarakat akan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi yang berdampak langsung pada kemacetan dan polusi udara.

“Sekarang kan masalahnya, masih banyak transportasi massal yang tidak mendukung di berbagai daerah Jakarta. Ini juga menjadi kendala, bagaimana pemerintah menyiapkan transportasi yang terintegrasi sehingga menarik masyarakat untuk beralih ke transportasi umum. Kuantitinya juga harus diperbanyak, untuk menunjang aktivitas warga Jakarta dan sekitarnya. Jadi tidak ada lagi penumpukan penumpang. Kualitas juga harus dijaga, agar penumpang aman, nyaman dan tenang dalam bepergian di Jakarta,” tutupnya.