Mendagri Minta Pemerintah Daerah Jaga Laju Inflasi

MONITOR, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian meminta kepada pemerintah daerah (Pemda) agar fokus dalam pengendalian inflasi di wilayah masing-masing. Hal itu lantaran situasi global yang masih penuh ketidakpastian.

Mendagri menyampaikan ihwal tersebut pada acara Penghargaan Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Kinerja Pengendalian Inflasi Daerah Tahun Anggaran 2023 Periode Pertama di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (31/7/2023). Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah.

“Pertama tadi dari Ibu Menkeu bahwa intinya situasi global masih sangat dinamis dan masih berpengaruh besar terhadap stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia,” katanya.

Mendagri mengatakan, Presiden Joko Widodo menargetkan inflasi dapat dikendalikan pada angka 3 persen. Angka ini dinilai paling ideal dalam menyeimbangkan antara kemampuan konsumen untuk membeli dengan perolehan keuntungan bagi para produsen. Dengan begitu diharapkan daya beli masyarakat akan meningkat.

“Kita baru mencapai 3,52 persen, 3 persen itu adalah imbang antara menyenangkan konsumen, harga terjangkau dan barang ada, serta juga menyenangkan produsen, karena negara kita adalah negara produsen, ada petani, peternak, ada produsen, pabrik, nelayan, ini adalah angka yang relatif baik kalau di angka 3 persen,” tegasnya.

Untuk mengendalikan laju inflasi, Mendagri mengimbau Pemda agar memperhatikan volatilitas harga pangan. Pasalnya, kenaikan harga pangan dikhawatirkan akan membuat terkereknya angka inflasi.

“Nah ini tolong hati-hati, jangan sampai nanti naiknya signifikan kalau ada terjadi kenaikan penyesuaian harga,” ujarnya.

Mendagri melanjutkan, pemerintah, dalam hal ini Badan Pangan Nasional (Bapanas), telah melakukan berbagai langkah intervensi untuk menekan angka inflasi. Salah satunya dengan menginisiasi Gerakan Pangan Murah (GPM), yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dengan cara itu diharapkan beban ekonomi rumah tangga akan berkurang dan akses terhadap pangan yang berkualitas menjadi semakin meningkat.

“Selama 3 bulan (Bapanas) melakukan intervensi dengan melakukan Gerakan Pangan Murah, nah ini menurunkan (inflasi),” tegasnya.

Pengendalian inflasi, lanjut Mendagri, adalah bentuk tanggung jawab pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, pihaknya mengimbau semua stakeholder agar ikut terlibat di dalamnya. “Sekali lagi terkendalinya inflasi tingkat nasional ini bukan kerja perorangan, tapi kerja kita bersama: pusat dan daerah, semua kita bekerja dan terutama teman-teman di daerah sebagai kunci, kita pusat hanya mengakomodir,” ungkapnya.

Mendagri juga mengingatkan tentang pentingnya menjaga stabilitas politik dan keamanan. Sebab, situasi yang tenang akan membuat harga bahan pangan menjadi lebih stabil. “Masalah pangan masalah yang mendasar, masalah politik itu untuk konsumsi menengah ke atas, rata-rata begitu di lapangannya,” pungkasnya.