MEGAPOLITAN

Depok Bertekad Pertahankan Kota Sehat Swasti Saba Wistara

MONITOR, Depok – Pemerintah Kota (Pemkot) Depok kembali membidik predikat Kota Sehat kategori Wistara pada 2023. Pada Senin (24/07/2023), Tim Verifikator Kabupaten/Kota Sehat tingkat nasional melakukan verifikasi lanjutan secara virtual-hybrid dengan Kota Depok.

Wali Kota Depok, Mohammad Idris bersama Ketua Forum Kota Sehat Kota Depok, Elly Farida, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Supian Suri disertai perwakilan pimpinan Perangkat Daerah (PD) dan stakeholder terkait lainnya mengikuti kegiatan tersebut secara virtual dari Ruang Edelweis dan Ruang Teratai, Balai Kota Depok.

Di hadapan Tim Verifikator Pusat Penilaian KKS 2023, Wali Kota Depok, Mohammad Idris menjelaskan, terkait dokumen keberhasilan dan penyelenggaraan Kota Sehat di Depok.

Seperti diketahui, berdasarkan hasil penilaian verifikasi sementara dari Tim Pembina Kota Sehat Tingkat Provinsi Jawa Barat capaian Tatanan Kota Depok, yakni sebesar 96,79 persen.

“Ada sembilan tatanan yang menjadi penilaian, di antaranya tatanan Kehidupan Masyarakat Sehat Mandiri, tatanan Permukiman dan Fasilitas Umum, tatanan Satuan Pendidikan, tatanan Pasar,” katanya.

“Kemudian, tatanan Tempat Pariwisata, tatanan Transportasi dan Tertib Lalu Lintas, tatanan Perkantoran dan Perindustrian, tatanan Perlindungan Sosial, dan tatanan sembilan Penanggulangan Bencana,” ujar Kiai Idris, sapaan akrab Wali Kota Depok.

Dari sisi kolaborasi kelembagaan, Kota Depok telah memiliki Forum Kota Sehat (FKS), Forum Komunikasi Kecamatan Sehat (FKKS) dan Kelompok Kerja (Pokja) Sehat yang ada di 63 kelurahan. Lembaga-lembaga ini sudah dibuktikan dengan adanya Surat Keputusan (SK).

“Kami juga berkolaborasi dalam penanganan stunting dengan beberapa universitas, salah satunya Universitas Indonesia (UI),” ujarnya.

Selain itu juga, Kota Depok melakukan kolaborasi kelembagaan dengan IUWASH Tangguh dalam rangka penyelenggaraan sanitasi aman di Kota Depok. Lalu dengan Baitul Maal dan Unit Pengumpul Zakat atau UPZ di bawah Baznas.

Dalam mempertahankan predikat sebagai Kota Sehat dari Kemenkes RI, sejumlah tantangan juga dihadapi oleh Kota Depok.

“Seperti adanya migrasi penduduk yang tinggi, sehingga membawa kasus impor, lalu

RPIK atau Rencana Pembangunan Industri Kota Depok juga belum berbentuk Peraturan Daerah (Perda),” ucap Kiai Idris.

Meski begitu, Pemkot Depok terus berkomitmen untuk menerbitkan Peraturan Daerah, maupun minimal Peraturan Wali Kota yang dibutuhkan dalam memperkuat tatanan Kota Sehat di Depok.

Kiai Idris mengungkapkan, Kota Sehat Wistara diwujudkan di Depok atas kuatnya dukungan regulasi dan kelembagaan pemerintah daerah, baik kota dan provinsi, dan adanya pemenuhan sumber daya, kolaborasi Pentahelix, serta inovasi sebagai langkah percepatan.

“Kami optimistis Kota Depok meraih kembali penghargaan Kota Sehat Swasti Saba Wistara,” paparnya.

Melalui verifikasi lanjutan ini, Pemkot Depok akan menyempurnakan beberapa dokumen yang dibutuhkan oleh Tim Verifikator Pusat, agar data Kota Sehat Wistara ini lebih baik.

Sementara itu, Ketua Forum Kota Sehat (FKS) Kota Depok, Elly Farida mengaku senantiasa siap membantu Pemkot Depok mempertahankan predikat Kota Sehat Swasti Saba Wistara dari Kemenkes RI pada 2023.

“Selama ini kami sudah melakukan komunikasi, koordinasi, bahkan monitoring dan evaluasi,” tutur Bunda Elly, sapaan akrabnya.

“Ini terbukti kami secara top-down dan bottom-up melakukan berbagai upaya dengan sebaik mungkin, FKS Kota Depok juga terlibat dalam Musrenbang, kemudian membantu menu wajib Kota Sehat,” tutupnya.

Recent Posts

Kemenag Seleksi Calon Anggota Majelis Masyayikh 2026–2031, Perkuat Mutu Pendidikan Pesantren

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) melalui Direktorat Pesantren melanjutkan proses seleksi Bakal Calon Anggota…

9 jam yang lalu

Kementan Tegaskan Pelaku Perunggasan Komitmen Lakukan Perbaikan Harga Ayam Broiler

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian (Kementan) terus memperkuat upaya menjaga keseimbangan sektor perunggasan nasional di…

17 jam yang lalu

HKTI Lumajang Kawal Ketat LP2B, Tegaskan Tak Boleh Ada Alih Fungsi Lahan Produktif

MONITOR, Lumajang – Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya mengawal implementasi kebijakan…

17 jam yang lalu

3 Negara Diguncang Gempa Hebat, Puan Sampaikan Simpati dan Tekankan Perlindungan WNI

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan rasa simpati atas musibah bencana gempa…

1 hari yang lalu

Menhaj Buka IEE 2026, Tegaskan Transformasi Haji dan Umrah Harus Berpihak kepada Jemaah

MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Moch. Irfan Yusuf menegaskan transformasi penyelenggaraan haji dan umrah…

1 hari yang lalu

Waka Komisi VII DPR: Kebijakan Bebas Visa Kunjungan Dapat Buka Lapangan Kerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, menyoroti polemik antara Kementerian…

1 hari yang lalu