MONITOR, Jakarta – Keputusan Reshuffle Presiden Jokowi baru-baru ini tuai kritikan menohok, Presiden dinilai menampilkan peragaan politik terburuk di ujung masa jabatannya yang segera berakhir 2024 mendatang.
“Bukannya mencari sosok menteri yang kompeten dan berintegritas sebagai antitesis pejabat sebelumnya, Jokowi justru menunjuk sosok yang tidak punya kapasitas dan jejak rekam di bidang yang dibutuhkan oleh Kemenkominfo,” tutur Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan Pers yang diterima MONITOR, Selasa (18/7).
Alih-alih memperbaiki kinerja kabinet, Hendardi menilai sosok-sosok pengisi jabatan baru tersebut adalah orang dekat Jokowi, yang menjadi kepanjanga tangan Jokowi mewujudkan kehendak-kehendak pribadi dan kelompoknya, bukan representasi partai koalisi yang didiskusikan secara sehat.
“Reshuffle ini bukan ditujukan untuk memanfaatkan sisa waktu menjalankan mandat membangun keadilan dan kesejahteraan rakyat, tetapi lebih menyerupai konsolidasi kapital dan infrastruktur politik untuk Pemilu sebagai jembatan kekuasaan bagi kelompok asuhan Jokowi, termasuk melindungi kepentingan politik keluarga Jokowi,” tandas Hendardi.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) melantik menteri dan wakil menteri (wamen) baru di kabinetnya Senin (17/7). Pengambilan sumpah dilakukan di Istana Negara pagi pukul 09.00 WIB.
Berdasarkan Keputusan Presiden No 62p tahun 2023 tentang pengangkatan menteri dan keputusan Presiden No 32m tahun 2023 tentang pemberhentian dan pengangkatan wakil menteri menteri. Ada enam pejabat baru yang dilantik.
Mereka yang dilantik antara lain:
- Menkominfo Budi Arie
- Wamenkominfo Nezar Patria
- Wamendes Prof Paiman Raharjo
- Wamenlu Pahala Mansury
- Wamen BUMN Rosan Roeslani
- Wamenag Saiful R Dasuki
Keputusan Presiden RI nomor 63 tahun 2023 juga mengangkat anggota baru Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres). Mereka adalah Djan Faridz dan Gandi Sulitiyanto.
