MONITOR, Jakarta – Pernyataan Presiden Joko Widodo (7/7) lalu tentang ajakan untuk melihat Papua tidak selalu dari sisi negatif menuai kritik. Dimana Presiden dalam perspektif kepemimpinan dinilai tidak memahami konflik dan ketidakadilan di Papua yang sudah berkepanjangan.
Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Dewan Nasional SETARA Institute, Hendardi dalam keterangan tertulis yang diterima, Senin (10/7). Menurutnya, saat berbagai gejolak yang muncul di Papua dianggap bukan sebagai suatu masalah oleh seorang Presiden, maka wajar jika hampir dua periode kepemimpinannya, persoalan penanganan Papua seolah jalan di tempat.
“Respon demikian bukan hanya kontradiktif dengan realitas yang memperhatikan konflik di Papua, tapi juga sekaligus bentuk normalisasi konflik berkepanjangan. Dominasi pendekatan keamanan, yang bahkan menimbulkan korban jiwa baik dari masyarakat, anggota TNI dan Polri, berkembangnya spiral kekerasan, pelanggaran HAM, rasisme dan stigmatisasi, adalah fakta bahwa papua sedang tidak sedang baik-baik saja,” tutur Hendardi dalam keterangannya.
Lebih lanjut ia menjelaskan, Pernyataan yang dilontarkan Presiden mempertegas kritik publik terhadap Jokowi dan juga Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang tidak mampu atau tidak mau menyelesaikan persoalan Papua secara Holistik, termasuk menyelenggarakan dialog Jakarta-Papua dan mengutamakan paradigma human security yang memusatkan perhatian utama pada perlindungan manusia.
“Jika isu Papua adalah separatisme, sebagaimana digelorakan oleh pemerintah, maka semestinya Menteri Pertahanan RI mengambil peran terdepan. Jika isu pelanggaran HAM, maka penguatan peran Komnas HAM di Papua dan optimalisasi mekanisme HAM bagi Papua segera dijalankan. Sementara isu ketidakadilan pembangunan dijawab dengan akselerasi pembangunan yang berkualitas termasuk oleh aktor-aktor yang memahami Papua, tidak sebagaimana yang tergambar dalam Badan Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang dipimpin Wakil Presiden Maruf Amin,” tutur Hendardi.
“Persoalan Papua bukan melulu persoalan ketidakadilan ekonomi dan pembangunan, tetapi soal martabat orang Papua, soal ketidakdilan politik dan kemanusiaan. Papua semestinya dipandang sebagai persoalan serius yang menuntut perhatian pemerintah secara serius, sungguh-sungguh dan berkelanjutan.” tandasnya.
Sebelumnya Jokowi mengungkapkan, secara umum hampir 99 persen di Papua tidak ada masalah yang terlalu besar. Ia meminta semua pihak tidak perlu membesar-besarkan masalah kecil. Hal itu Jokowi sampaikan setelah mengikuti beberapa aktivitas di Papua dan mengaku tidak mendapat gangguan apa pun.
“Kita jangan selalu (melihat negatif), kita harus selalu melihat yang positifnya. Anak-anak muda yang di industri kreatif, anak-anak muda yang kreatif ini harus dilihat positifnya. Kita karnaval juga aman, kita ke sini juga enggak ada masalah. Kita malam makan di restoran juga enggak ada masalah,” kata Jokowi dalam keterangannya yang disiarkan YouTube Sekretariat Presiden, Sabtu, 8 Juli 2023.
