Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni.
MONITOR, Jakarta – Mencuatnya dugaan kasus pungutan liar (pungli) senilai Rp4 Miliar di lingkungan rumah tahanan (Rutan) KPK menuai sorotan banyak kalangan. Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni meminta KPK mengevaluasi sistem pengawasan di dalam rutan KPK.
Menurut Sahroni, langkah itu diperlukan menyikapi dugaan pungli di rutan KPK yang jumlahnya mencapai sekitar Rp4 miliar.
“KPK perlu melakukan perbaikan sistem, termasuk pengawasan di dalam rutan KPK,” kata Sahroni kepada awak media, di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (22/6/2023).
Ia menegaskan KPK juga perlu melakukan evaluasi menyeluruh setelah ditemukan dugaan pungli tersebut. Evaluasi yang dilakukan harus tegas dan tidak pandang bulu untuk menindak oknum internal lembaga antirasuah itu.
“Yang pasti, oknum yang diduga terlibat harus dievaluasi semua dan segera dirotasi,” tandasnya.
Sebelumnya, KPK melakukan pergantian terhadap sejumlah petugas rutan KPK seusai temuan dugaan pungli. Jumlah dugaan pungli mencapai Rp4 miliar pada periode Desember 2021-Maret 2022.
“KPK juga langsung melakukan rotasi dari beberapa pegawai di rutan cabang KPK tersebut untuk kemudian memudahkan juga pemeriksaan-pemeriksaan tim penyelidik KPK,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, Selasa (20/6/2023).
MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) menggelar seminar Wakaf Preneur yang…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Muhammad Khozin mengungkap perkembangan pembahasan revisi Undang-Undang…
MONITOR, Jakarta - Di tengah kondisi ekonomi dan lingkungan bisnis yang cukup menantang, PT Jasa…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI sekaligus Anggota Panitia Kerja (Panja) Haji, Maman…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar hari ini tiba di Tanah Air usai menghadiri…
MONITOR - Pakar Kemaritiman yang juga Anggota DPR RI 2024–2029, Prof Rokhmin Dahuri menyerukan kebangkitan…