Pj Gubernur DKI menyambut Satgas Terpadu Penilaian Gedung dan Non Gedung
MONITOR, Jakarta – Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyatakan wilayah Jakarta dengan gedung-gedung tinggi memiliki risiko gempa bumi yang harus dimitigasi.
Hal itu disampaikan Heru saat bertemu Satuan Tugas (Satgas) Terpadu Penilaian Gedung dan Non Gedung. Program ini dilaksanakan untuk Pengurangan Risiko Bencana Gempa Bumi Provinsi DKI Jakarta resmi dibentuk sebagai upaya meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya gempa bumi.
Untuk diketahui, Satgas ini terdiri dari tim ahli yang merupakan gabungan dari unsur-unsur pemerintah pusat seperti BNPB, BRIN, dan BMKG, kemudian unsur Pemprov DKI, organisasi masyarakat (Forum Pengurangan Risiko Bencana dan Jakarta Rescue), KADIN DKI Jakarta, Asia Pasific Alliance for Disaster Management (APAD) Indonesia, dan Universitas Tarumanagara.
“Mereka akan bertugas memantau keandalan gedung dan non gedung di Jakarta serta memberikan rekomendasi terhadap hasil pemeriksaan gedung dalam menghadapi ancaman gempa bumi,” jelas Heru di Balaikota Jakarta, Selasa (30/5/2023).
“Saya ucapkan selamat bertugas kepada Satgas Penilaian Gedung dan Non Gedung,” ucapnya.
Ia berharap upaya tersebut dapat mengurangi risiko gempa bumi untuk menjamin keberlangsungan usaha, meminimalisir korban jiwa, serta mencegah kerugian infrastruktur dan gangguan aktivitas layanan masyarakat di wilayah Jakarta.
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menginstruksikan seluruh jajaran Kementerian Agama (Kemenag) untuk memastikan…
MONITOR, Tangerang Selatan – Universitas Pamulang (UNPAM) resmi memulai rangkaian program ORBIT (Orientation for Ready-to-Work, Business, &…
MONITOR, Sulawesi Utara — Prajurit TNI bergerak cepat menangani dampak gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,6 yang…
MONITOR, Tangsel – Pemerintah Kota Tangerang Selatan mulai menggelar program Outbreak Response Immunization (ORI) secara…
MONITOR, Jakarta — Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Fatwa, KH Asrorun Niam Sholeh, mengecam keras…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat implementasi kebijakan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) guna…