PEMERINTAHAN

Airlangga Protes Uni Eropa soal Diskriminasi Ekspor Minyak Sawit

MONITOR, Belgia – Pemerintah Indonesia dan Malaysia berjumpa dengan para perwakilan pelaku industri minyak sawit di Uni Eropa, Brussels, Selasa (30/5/2023). Salah satu agenda yang dibahas mengenai perlakuan diskriminatif Uni Eropa terhadap minyak sawit.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyatakan kedatangan Indonesia sebagai negara produsen kelapa sawit, bersama Malaysia, bertemu sejumlah pimpinan Komisi dan Parlemen EU di Brussels secara langsung merupakan sesuatu yang kritikal bagi kepentingan nasional.

“Saya menyampaikan concern dan ketidaksetujuan kepada pihak Uni Eropa yang mendiskriminasi komoditas ekspor unggulan, terutama kelapa sawit yang berdampak negatif pada industri, perdagangan, dan para petani kecil (smallholder) kelapa sawit, melalui kebijakan EU Deforestation-Free Regulation (EUDR),” ucap Airlangga dalam keterangannya, Rabu (31/5/2023).

Menurut Airlangga, kebijakan tersebut juga mengecilkan upaya Indonesia yang telah berkomitmen dan bersungguh-sungguh dalam melakukan berbagai aksi menyelesaikan permasalahan menyangkut isu perubahan iklim hingga perlindungan biodiversity, sejalan dengan kesepakatan, perjanjian dan konvensi multilateral sebagaimana Paris Agreement dan UN 2030 SDGs Agenda.

Melalui CPOPC, Indonesia dan Malaysia juga menyerukan pentingnya forum konsultatif agar kolaborasi adanya saling pemahaman antara negara produsen dan konsumen, komunikasi dan koordinasi ditingkatkan.

“Kita menginginkan agar dalam setiap proses dan implementasi kebijakan yang dilakukan agar memenuhi aspek keadilan, keterlibatan dan transparansi,” pungkas Airlangga.

Recent Posts

Puan Pastikan DPR Akan Segera Kaji Isu Utang Whoosh dengan Pemerintah

MONITOR, Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani menanggapi soal polemik utang…

44 menit yang lalu

Puan soal Pemberian Gelar Pahlawan Bagi Soeharto, Harus Dikaji Secara Cermat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menanggapi soal pro kontra pemberian gelar pahlawan…

2 jam yang lalu

Kemenag Siapkan Regulasi Pengelolaan Dana Sosial Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberikan perhatian khusus pada pengelolaan dana sosial keagamaan…

3 jam yang lalu

Dukungan DPR Terhadap Putusan MK soal AKD Tak Lepas dari Kepemimpinan di Parlemen

MONITOR, Jakarta - Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia, mengapresiasi sikap DPR yang…

3 jam yang lalu

Puan Sebut Penurunan Biaya Haji Bukti Pengelolaan Dengan Prinsip Keadilan

MONITOR, Jakarta - DPR RI melalui Alat Kelengkapan Dewan bersama Menteri Haji dan Umrah RI…

3 jam yang lalu

DPR Dorong Pemerintah Pastikan Transisi Energi ke B50 Tak Abaikan Kepentingan Petani

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XII DPR RI, Ratna Juwita Sari mendorong Pemerintah untuk memastikan…

4 jam yang lalu