Komisi III DPR Minta Polda NTB Berantas TPPO

MONITOR, Lombok – Anggota Komisi III DPR RI Sari Yuliati meminta kepada jajaran di Kepolisian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Polda NTB) untuk menjaga konsistensi dalam memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Karena itu, ia menegaskan agar pencegahan dan penanganan terjadinya TPPO tersebut perlu dilakukan tidak hanya di hilir tetapi juga di hulu.

Pencegahan di hulu, menurut Sari, sangat penting dilakukan. Misalnya dengan aktif mengedukasi dan memberikan advokasi kepada masyarakat agar tidak terjebak terhadap tawaran-tawaran pekerjaan atau pendidikan di luar negeri oleh oknum-oknum tertentu.

“TPPO atau human trafficking kan apalagi kalau korbannya anak-anak di bawah umur itu (pencegahan dan penanganannya) tidak hanya dilakukan di hilir ya, tapi di hulunya,” kata Politisi Fraksi Partai Golkar itu dalam keterangannya di Lombok, dikutip Jumat (26/05/2023).

“Juga dengan memberikan advokasi-advokasi terhadap orang tua untuk tidak terjebak dengan rayuan-rayuan oknum yang menjadi oknum TPPO tersebut,” sambungnya.

Hal tersebut mengingat masih kurangnya edukasi kepada masyarakat utamanya masyarakat di pelosok daerah.

“Itu benar-benar harus diadvokasi dan dibimbing oleh orang tua. Sekarang kan mereka yang ada di pelosok barangkali dengan kurangnya pendidikan orang tua, barangkali bisa sangat cepat untuk diiming-imingi duit yang barangkali juga tidak seberapa,” ungkap Legislator Dapil NTB tersebut.