BERITA

Jokowi Harap Pembangunan IKN Didukung Pemerintah Korsel

MONITOR, Hirosima – Pemerintah Indonesia menyepakati sejumlah kerjasama di berbagai bidang dengan pemerintah Korea. Hal itu dikemukakan Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto ketika mendampingi Bapak Presiden Joko Widodo bertemu Presiden Republik Korea Yoon Suk Yeol, di Hiroshima, di sela KTT G7, pada Minggu Kemarin (21/5/2023).

Pertemuan ini antara lain membahas agenda dan realisasi kerja sama dalam sejumlah bidang yakni pertanian, kesehatan, kebudayaan, perikanan, otomotif, dan IT.

Airlangga menambahkan, pertemuan juga membahas realisasi pembangunan pabrik industri kimia di Banten dan pabrik bioproduct di Jawa Timur, dukungan distribusi energi dan Energi Baru Terbarukan, dan realisasi investasi ekosistem Electric Vehicle (EV) di Indonesia.

“Selain itu Bapak Presiden juga mengharapkan agar pembangunan sistem pengolahan air di Ibu Kota Negara (IKN) yang didukung oleh Korea Selatan dapat berjalan dengan baik,” ujar Airlangga Hartarto.

Selain itu, Presiden menekankan bahwa kerja sama perdagangan antara kedua negara melalui Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif (CEPA) Indonesia dan Korea harus dilaksanakan secara maksimal.

“Pemerintah menyiapkan insentif dan fasilitas investasi untuk para investor, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan IKN,” ucapnya.

Recent Posts

Kemenag Gelar Pembinaan Mitigasi Risiko Pengendalian Kontrak

MONITOR, Jakarta - Biro Umum Kementerian Agama menggelar pembinaan bagi para pejabat fungsional pengadaan barang…

28 menit yang lalu

Puan Pastikan Adies Kadir Aktif Kembali di DPR, Sesuai Keputusan MKD

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memastikan Adies Kadir sudah kembali aktif sebagai…

7 jam yang lalu

Puan Sebut Kasus Bullying di Sekolah Sudah Darurat!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan keprihatinan mendalam atas meninggalkan siswa SMPN…

10 jam yang lalu

Kemenag Selesaikan Enam Pedoman Teknis Layanan Pendidikan Inklusif

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama telah menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 1 Tahun 2024…

11 jam yang lalu

Soal Laporan ke MKD, Puan Tegaskan Pembahasan UU KUHAP Serap Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani merespons soal adanya laporan terhadap 11 anggota…

14 jam yang lalu

Puan Pimpin Pengesahan UU KUHAP Baru, Berlaku Mulai Januari 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani memimpin Rapat Paripurna DPR RI ke-8 Masa…

15 jam yang lalu