PARLEMEN

Mulyanto: Subsidi Kendaraan Listrik Memang Salah Sasaran

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto, menilai kritik yang dilayangkan Anies Baswedan terkait kebijakan subsidi kendaraan listik disebut hal yang wajar. Sebab ia melihat sejauh ini pemberian subsidi tersebut memanglah salah sasaran.

“Kalau tujuan subsidi tersebut ingin meningkatkan penggunaan kendaraan listrik agar terjadi penuruan emisi karbon jelaslah salah. Karena faktanya sumber energi untuk kendaraan listrik masih diambil dari pembangkit listrik berbahan bakar batu bara. Sehingga tingkat emisi karbonnya masih tinggi. Jadi penggunaan kendaraan listrik hanya sekedar memindahkan sumber polusi karbon dari kendaraan ke pembangkit listrik,” ujar Mulyanto dalam keterangan persnya, Minggu (14/5/2023).

Mulyanto menegaskan kebijakan ini tidak tepat, sebab sasaran yang mendapat subsidi justru orang kaya.

Menurut legislator dengan daerah pemilihan Banten III ini, kebijakan tersebut tentu akan menimbulkan kecemburuan sosial yang membahayakan. Apalagi jumlah subsidi yang akan diberikan cukup besar yaitu Rp70 juta/unit untuk pembeliat mobil listrik dan Rp7 juta/unit untuk pembelian motor listrik.

“Subsidi sebaiknya diberikan untuk kendaraan listrik angkutan umum agar lebih banyak masyarakat yang dapat menikmatinya. Selain itu subsidi ini juga bisa mengurangi penggunaan kendaraan pribadi sehingga bisa berdampak pada berkurangnya tingkat kemacetan di beberapa ruas jalan,” tegas Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI.

Ia menegaskan bahwa PKS menolak kebijakan subsidi pembelian kendaraan listrik tersebut. Selain karena tidak tepat sasaran dan tidak tepat tujuan, subsidi ini juga bias kepentingan.

Recent Posts

Kemenperin Kembangkan Bisnis Berkelanjutan IKM Fesyen dan Kriya

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus proaktif memacu pengembangan industri kecil dan menengah (IKM) yang…

7 menit yang lalu

Singgung Kesejahteraan Guru, DPR Dorong Paud Quran Dapat Dana BOS

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanulhaq mendorong agar Kementerian Agama (Kemenag)…

1 jam yang lalu

Kemenag Terapkan Lima Prinsip Tata Kelola Data Keagamaan

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (Bimas Islam) Kementerian Agama menerapkan lima prinsip…

2 jam yang lalu

DPR Harap Vonis Mati Kompol Satria Tak Sekadar Panggung Penegakan Hukum, Singgung TPPU

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR Gilang Dhielafararez menanggapi putusan vonis mati terhadap mantan…

3 jam yang lalu

DPR Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta Bersih-Bersih

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Maksimalkan Peran UMKM sebagai Penggerak Merdeka Gizi Melalui MBG

MONITOR, Jakarta - Kementerian Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memastikan Program…

4 jam yang lalu