MONITOR, Jakarta – Relawan Jokowi dengan nama Aliansi Masyarakat untuk Nawacita (Relawan Al Maun) meminta Presiden Jokowi untuk melakukan reshuffle kepada tiga menteri dari Partai Nasdem. Pasalnya, Partai NasDem sudah keluar dari rel pemerintahan dengan lebih awal mencalon Anies Baswedan sebagai calon presiden.
Bahkan ini ditandai dengan tidak diundangnya Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, oleh Jokowi di Istana Merdeka, Selasa (8/5/2023) lalu. Dimana pertemuan ini melibatkan dan mengundang para Ketua Umum partai politik yang masih satu barisan pemerintahan.
“Presiden Jokowi sudah memberi sinyal dengan tidak mengundang Surya Paloh ke Istana Negara. Jadi kami Relawan Al Maun mendesak Presiden Jokowi untuk tegas mencopot 3 menteri dari Partai NasDem,” ujar M. Rafik Perkasa Alamsyah Ketua Umum DPP Relawan Al Maun, Jumat (12/5/202).
Untuk Partai NasDem, Rafik pun meminta agar menarik tiga anggota-nya yang masuk di Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Jokowi-Amin. Sebab, secara politik subtansi Partai NasDem sudah bukan menjadi bagian dari Pemerintah.
Bahkan kata Rafik, seharusnya Partai NasDem menjaga fatsun dan etika politik yang memiliki kewibawaan dan harga diri. Menurutnya, contoh politik beretika ini pernah dilakukan Partai Amanat Nasional (PAN) pada periode awal pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Dulu menteri Menteri PAN/RB Azman Abrur dari PAN mundur karena PAN keluar dari Pemerintahan dan mendukung Pranowo Subianto. Seharusnya Partai NasDem bisa meniru fatsun dan etika politik seperti yang dilakukan PAN menjaga kewibawaan partai,” ucapnya.
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman mendukung adanya peningkatan anggaran untuk Kementerian…
MONITOR, Indramayu - Pertamina, melalui Subholding Gas dan entitas usahanya PT Pertamina Gas, melanjutkan komitmennya…
MONITOR, Banjarmasin - Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman (Mentan Amran) melakukan kunjungan kerja maraton ke…
MONITOR, Jakarta - Menyambut libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, PT Jasa Marga (Persero)…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Arif Rahman, mengkritisi implementasi kebijakan Penangkapan Ikan…
MONITOR, Jakarta - Pengamat Kebijakan Publik, Trubus Rahardiansah, mengungkapkan bahwa keberadaan Pertamina Gas Negara (PGN)…