MONITOR, Jakarta – Pemerintah pusat mengambil alih pekerjaan perbaikan jalan rusak di Provinsi Lampung dinilai sebagai bentuk amarah Presiden kepada Gubernur Provinsi Lampung Arinal Djunaidi.
Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae bahkan menyebut instruksi Presiden selain menyiratkan kemarahan, juga sebagai instruksi kepada anak buahnya.
“Mudah-mudahan turunnya Presiden ini (ke Lampung) memberi makna perintah, serta bermakna instruksi bahkan bermakna marahnya seorang Presiden terhadap Gubernur dan para Bupati yang tidak memperhatikan kepentingan infrastruktur jalan di daerah,” ujar Ridwan dalam keterangannya, Senin (8/5/2023).
Ridwan mengatakan, marahnya Presiden Jokowi harus menjadi perhatian para Gubernur, Bupati, dan Walikota. Mengingat, jalan yang bagus merupakan hak masyarakat.
“Saya sebenarnya prihatin terhadap para Gubernur, para Gubernur yang tidak memperhatikan soal tanggung jawabnya terhadap jalan provinsi yang saya maksud kan adalah jangan APBD dianggap, dijadikan alasan dijadikan tameng bahwa tidak cukup APBD (untuk memperbaiki jalan),” tegasnya.
Ia lantas memuji Presiden Jokowi dan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang turun langsung ke Lampung. Dia menilai keduanya sangat perhatian terhadap masyarakat.
“Beberapa kali jauh sebelum pak Presiden turun ke Lampung sudah memerintahkan saya, Pak Airlangga Hartarto (Ketum Golkar) untuk memperhatikan infrastruktur di seluruh Indonesia yang bermasalah dan ini sudah saya sampaikan kepada Pak Menteri PUPR dalam rapat-rapat kerja di Komisi V,” pungkasnya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…