PARLEMEN

Nasdem: Komite TPPU Harus Bisa Pilah Transaksi Janggal Rp349 Triliun

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Taufik Basari meminta Komite Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) memilah kembali kasus transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun.

Sebab menurutnya, Menteri Keuangan (Menkeu) sekaligus anggota Komite TPPU, Sri Mulyani mengatakan sudah ada yang ditindaklanjuti terkait transaksi janggal tersebut.

“Mana yang sudah inkrah selesai, mana yang masih berproses, mana yang masih dalam penyelidikan. Ada tiga nih muaranya. Kalau dia yang sudah inkrah, sudah selesai, berapa nilainya, masing-masing berapa nilainya juga. Supaya kita bisa tahu nanti Rp349 triliun ini masih full atau sudah berkurang,” kata Taufik dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi III DPR, Selasa (11/4).

Taufik mengatakan apabila sudah ada yang inkrah, maka angka Rp349 triliun itu bisa dikurangkan dari nilai yang berpolemik sekarang.

Apalagi kata dia, polemik terkait transaksi janggal itu sejatinya untuk mencapai pemulihan aset negara.

“Inkrah baik itu pidana maupun mungkin nonpidana, karena ternyata bisa dikurangkan karena clear,” tandasnya.

Selain itu, menurutnya pemilahan data dapat membantu proses penelusuran berapa nilai uang yang perlu diusut dari bagian Rp349 triliun itu, termasuk untuk memastikan dan diverifikasi benar atau tidaknya keseluruhan transaksi.

Recent Posts

IPW Apresiasi Kepemimpinan Irjen Agus Suryonugroho di Korlantas: Humanis, Profesional dan Berbasis Teknologi

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) memberikan apresiasi atas kepemimpinan Irjen Pol. Agus Suryonugroho…

1 jam yang lalu

Lolos Karantina, 10.362 Ekor Ikan Hidup Asal Natuna Kembali Diekspor ke Hong Kong

MONITOR, Batam – Sebanyak 10.362 ekor ikan hidup asal Kabupaten Natuna kembali berhasil menembus pasar…

14 jam yang lalu

Rukun, Kompak dan Bahagia, Warga RT 03 Perumahan Muslim Alfalaah 3 Gelar Family Gathering

MONITOR, Cisarua - Dalam rangka mempererat hubungan silaturahmi sekaligus memperkuat rasa kebersamaan, warga Perumahan Muslim Alfalaah…

1 hari yang lalu

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

1 hari yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

1 hari yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

2 hari yang lalu