PP Muhammadiyah Diskusi Terorisme bersama Kepala Densus 88

MONITOR, Yogyakarta – Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, menerima kunjungan dari Kepala Densus 88 Anti Teror, Marthinus Hukom. Dalam kesempatan itu, ia menekankan supaya penindakan untuk kasus terorisme sesuai prosedur hukum yang jelas dengan prinsip-prinsip keadilan dan objektif.

Hadir juga mendampingi Haedar Nashir, Ketua PP Muhammadiyah Busyro Muqoddas dan Agung Danarto, Sekretaris PP Muhammadiyah Muhammad Sayuti, Ketua Majelis Hukum dan HAM Trisno Raharjo, dan Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Ridho Al Hamdi.

Kunjungan silaturahim yang berlangsung hampir 2 jam tersebut diterima oleh Haedar Nashir di Ruang Kerjan Kantor PP Muhammadiyah, Jl. Cik Ditiro, No. 23, Kota Yogyakarta pada, Selasa (28/3/2023). Haedar menuturkan, terjadinya tindakan teror tidak semata-mata berlatar belakang ideologi dan agama.

Situasi kondisi sosial, ekonomi, politik dan lain sebagainya juga menjadi pemicu terjadinya tindakan teror. Oleh karena itu dalam melakukan pencegahan memerlukan kerja sama berbagai pihak, termasuk dengan organisasi kemasyarakatan maupun organisasi keagamaan. Haedar menegaskan, pencegahan terorisme merupakan komitmen Muhammadiyah sejak lama.

“Tindak lanjut dari silaturahmi ini nanti akan ada diskusi lebih spesifik untuk penanggulangan dan penindakan, maupun isu-isu berkaitan dengan agama, tentu arahnya akan semua pada menanamkan nilai-nilai agama dakwah yang mencerahkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Detasmen Khusus 88, Marthinus Hukom berterima kasih telah diterima silaturahmi ke Kantor PP Muhammadiyah di Bulan Ramadan 1444 H ini. Dia menambahkan bahwa kedatangannya ke Muhammadiyah untuk meminta tausiyah. Mengingat Muhammadiyah sebagai organisasi Islam tertua dan membangun dasar-dasar moral bangsa.

“Kami datang ke sini untuk meminta tausiyah kepada bapak senior Muhammadiyah supaya kami bisa lebih memiliki dasar moral kuat untuk penanganan terorisme dan radikalisme,” ungkapnya.

Marthinus berharap Muhammadiyah bisa membantu untuk penanganan terorisme dan radikalisme, baik secara struktural maupun kultural.