Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD/ dok: net
MONITOR, Jakarta – Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait penundaan Pemilu harus dilawan.
Menurut Mahfud ini, hakim PN Jakpus tidak menjalankan sesuai dengan kewenangannya.
“Vonis PN Jakpus tentang penundaan pemilu ke tahun 2025 harus dilawan, karena tak sesuai dengan kewenangannya,” ujar Mahfud MD dalam keterangannya, belum lama ini.
“Ini di luar yurisdiksi, sama dengan Peradilan Militer memutus kasus perceraian,” urainya.
Ditegaskan Mahfud, Pengadilan Negeri tak seharusnya memutuskan perkara politik seperti pemilu. Sebab ranah Pengadilan Negeri adalah hukum perdata.
Oleh karena itu, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini dengan jelas menilai putusan hakim PN tersebut bertentangan dengan Undang-undang.
“Hakim pemilu bukan hakim perdata. Vonis itu bertentangan dengan UUD 1945 dan UU bahwa Pemilu dilakukan setiap 5 tahun,” tegasnya.
MONITOR, Jakarta - Zayed Award for Human Fraternity, Senin (9/11/2026), telah mencatat rekor dengan sekitar…
MONITOR, BOGOR - Kemandirian ekonomi pesantren tidak cukup hanya ditopang keterampilan menghasilkan produk. Santri juga…
Chepy Aprianto, M.I.Kom (Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Garda Pemuda NasDem) Setiap peringatan hari…
MONITOR, Tangerang Selatan - Pesantren dinilai memiliki modal sosial yang kuat untuk mendorong pemberdayaan perempuan.…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama mengarahkan Annual International Conference on Islam, Science, and Society (AICIS+)…
Sugiyono, M.IP Kasubtim Kemahasiswaan, Subdit Sarana Prasarana dan Kemahasiswaan, Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam, Kementerian…