MONITOR, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berhasil memperluas implementasi Program Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan (PPEP) untuk perempuan rentan di desa-desa.
Pada tahun 2022, Ganjar berhasil membuat 1.701 desa yang tersebar 35 kabupaten/kota menerapkan PPEP. Padahal, pada 2019 baru ada tiga desa di tiga kabupaten yang menerima program tersebut.
PPEP merupakan bagian dari implementasi program Sekolah Perempuan Cerdas Masa Kini atau disingkat ‘’Serat Kartini’.
“Program PPEP meliputi pendampingan teknis sesuai potensi, kearifan, dan kebutuhan masyarakat setempat sehingga perempuan rentan belajar tentang keterampilan merintis wirausaha,” ujar Ganjar.
Ganjar menjelaskan bahwa perempuan kelompok rentan bukanlah pelaku UMKM murni, tapi potret masyarakat bawah yang berstatus kepala keluarga, penyintas COVID-19, korban kekerasan, korban bencana, penyandang disabilitas.
Kemudian, kelompok pengemis gelandangan dan orang telantar (PGOT), bahkan kategori pengidap HIV/AIDS atau ODHA.
Ganjar menuturkan beragam pelatihan berwirausaha untuk perempuan juga sebagai upaya untuk menurunkan angka tengkes (stunting) di Jateng. Ganjar masif menurunkan angka stunting (gangguan pertumbuhan pada anak akibat gizi kronis) di Jateng dengan inovasi ‘’Ceting Ketan’’ yang merupakan akronim dari Mencegah Stunting pada Kelompok Rentan.
“Caranya dengan beragam pelatihan untuk berwirausaha agar lebih berdaya dan kebutuhan gizi tercukupi,” ujarnya.
Data aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (e-PPGBM) memperlihatkan adanya penurunan yang signifikan di Jateng. Pada 2022 mencapai 11,95 persen atau menurun dibanding tahun 2018 yang menyentuh angka 24,4 persen. Hal itu juga membuat Jateng mendapatkan apresiasi dari BKKBN.
Lebih lanjut, Ganjar menyebut ada pula gerakan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah dan menanggulangi angka tengkes di Jateng yang diawali dengan proses identifikasi terhadap perempuan rentan yang ada di kabupaten/kota.
Selain itu organisasai perangkat daerah KB, Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan bersinergi memberikan pelayanan KB secara gratis kepada sasaran kelompok rentan termasuk PGOT dan ODGJ berisiko terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, Sesuai persetujuan pihak keluarga.
Ganjar menegaskan selama ini pihaknya sudah memprioritaskan perempuan rentan, anak, dan disabilitas dalam upaya pembangunan dan pengembangan daerah, termasuk dalam pengambilan keputusan.
Ketua Jaringan Perempuan Usaha Kecil Kabupaten Wonosobo sekaligus pendamping PPEP Nuke Maya Kurnianingsih mengakui program PPEP yang digerakkan Pemprov Jateng secara masif berhasil membuat perempuan di desa menjadi lebih berdaya dan mandiri.
Saat ini, ada sekitar 1.500 orang perempuan rentan dari 12 kelurahan dan 16 desa dari 15 kecamatan yang dibina oleh pihaknya.
“Mereka tak lagi hanya sebagai ibu rumah tangga yang berpangku tangan, tapi perempuan produktif yang menghasilkan produk-produk hasil pelatihan, pintar mengelola manajemen pemasaran, dan bisa mengurus PIRT (pangan industri rumah tangga) ketika bikin industri rumahan,” ujar Nuke.
MONITOR, Jakarta - Di peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2024, Wakil Ketua DPR RI Cucun…
MONITOR, Jakarta - Komisi XIII DPR RI mempertanyakan dasar hukum kebijakan Pemerintah yang akan memulangkan…
MONITOR, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto bersama Menteri Pertahanan Republik Indonesia Letjen…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Hukum (Kemenkum) RI mengawal pelaksanaan seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)…
MONITOR, Kalbar - Anggota Bawaslu Lolly Suhenty mengingatkan pengawas ad hoc untuk cermat menanggapi surat KPU. Dia…
MONITOR, Jakarta - Presiden Prabowo Subiyanto memberi perhatian penuh pembangunan pendidikan di pondok pesantren dan…