Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD bersama Presiden Joko Widodo
MONITOR, Jakarta – Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyatakan sikap tegas pemerintah mengutarakan permohonan maaf atas pelanggaran HAM berat di masa lalu menuai apresiasi dari Dewan HAM PBB.
“Kini Dewan HAM PBB memberi apresiasi kepada Pemerintah Indonesia atas kebijakannya dalam upaya menyelesaikan pelanggaran HAM Berat masa lalu seperti yang disampaikan Tim PP HAM yang ditindaklanjuti oleh Prediden,” ucap Mahfud MD dalam keterangannya, Senin (16/1/2023).
Mahfud pun mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi dukungan kepada Pemerintah dalam membetuk “Tim Penyelesaian Nonyudisial atas Pelanggaran Ham Berat Masa Lalu” tanpa menegasikan penyelesaian yudisial melalui Kepres No. 17/22.
Bahkan Mahfud berkomitmen akan terus mengawal dan menindaklanjuti pernyataan resmi Presiden Joko Widodo tentang penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu.
“Kita melakukan melakukan reformasi tahun 1998, antara lain untuk memberi ruang kepada kritik sekaligus memberi tempat untuk menjawab kritik. Itu salah satu kemajuan demokrasi kita,” tandas mantan Ketua Mahkamah Konstitusi ini.
"API merupakan kerangka dasar sistem perbankan Indonesia yang memberikan arah, bentuk, dan tatanan industri perbankan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf menyebut capaian Indeks Kepuasan Layanan…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Dapil Sumatera Barat I, Alex Indra Lukman menyoroti bencana…
MONITOR, Jakarta — Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan penguatan kompetensi lulusan perguruan tinggi menjadi bagian penting…
MONITOR, Jakarta - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Indeks Kepuasan Layanan Haji Indonesia (IKLHI) Tahun…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menerbitkan 39 buku teks utama PAI dan Budi Pekerti untuk jenjang…