Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Jimly Asshiddiqie/ dok: Republika
MONITOR, Jakarta – Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Cipta Kerja menuai kritik dari Ketua Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie.
Eks Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) ini menyebut, pembuatan Perppu Cipta Kerja tidak dapat dibenarkan sebab melanggar prinsip negara hukum.
“Perppu (Cipta Kerja) ini jelas melanggar prinsip negara hukum yang dicari-carikan alasan pembenaran oleh sarjana tukang stempel,” ucap Jimly dalam keterangan tertulisnya, Rabu (4/1/2023).
Dijelaskan Jimly, peran MK dan DPR sangat terlihat diabaikan dalam proses pembuatan Perppu Cipta Kerja. Ia pun melihat Perppu Cipta Kerja menjadi contoh produk hukum untuk kepentingan kekuasaan.
“Ini bukan contoh rule of law yang baik tapi jadi contoh rule by law yang kasar dan sombong,” tegasnya.
Jimly menyataksn semestinya pemerintah bisa menindaklanjuti putusan MK yang menyebut kalau UU Cipta Kerja inkonstitusional bersyarat, daripada membuat perppu.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama ingin jaminan produk halal (JPH) tidak hanya berorientasi pada sertifikasi…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian menegaskan komitmennya dalam memperkuat tata kelola keuangan negara yang akuntabel…
MONITOR, Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, secara resmi memperkenalkan…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kemitraan strategis dengan insan pers…
MONITOR, Jakarta - Peringatan Hari Pers Nasional yang jatuh pada 9 Februari menjadi momentum bagi…
MONITOR, Jakarta - Selamat Hari Pers Nasional 2026! Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2026…