MONITOR, Jakarta – Pemerintah berencana menetapkan tarif KRL sesuai kemampuan bayar pengguna. Wacana ini mendapat penolakan dari berbagai kalangan, tak terkecuali Wakil Ketua DPR RI bidang Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar, atau Cak Imin.
Ketua Umum PKB ini meminta pemerintah untuk meninjau ulang wacana pembedaan tarif KRL.
Menurut Cak Imin, wacana tersebut sulit diterapkan di lapangan dan berpotensi menurunkan minat pelanggan KRL.
“KRL itu sudah jadi alat transportasi yang sangat digemari masyarakat, semua kalangan karena cepat, murah dan tentu efisien. Jadi janganlah dibeda-bedakan tarifnya (bagi pelanggan), kalau ini terus dilakukan malah bisa berkurang nanti peminatnya (KRL),” ucap Cak Imin dalam keterangan persnya, Jumat (30/12/2022).
Alih-alih membedakan kelas penumpang, Gus Muhaimin mengatakan, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mestinya berterima kasih pada masyarakat kelas menengah yang mau meninggalkan kendaraan pribadi demi beralih menggunakan transportasi umum. Sebab, menurutnya mereka telah berkontribusi dalam mengurangi kemacetan, polusi, dan risiko kecelakaan lalu lintas yang masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk diatasi.
Ia pun menilai subsidi tarif KRL selama ini tepat sasaran. “Dilihat dari antusias warga pakai KRL setiap hari yang nyaris nggak pernah sepi, itu menunjukkan bahwa subsidi tarif KRL tepat sasaran,” jelas Legislator Dapil Jawa Timur VIII itu.
