BERITA

Rektor IPB Minta Kebutuhan Beras Dihitung Menggunakan Data BPS

MONITOR, JAKARTA – Rektor IPB, Arif Satria meminta polemik perlu tidaknya impor beras harus dilihat secara detail melalui otoritas data pada Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut dia, data menjadi penting karena berkaitan langsung dengan seberapa besar kebutuhan masyarakat dan juga berapa besar kekuatan pangan Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Arif dalam Webinar Majlis Pusat Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) berjudul polemik beras di akhir tahun.

“Kita sudah memiliki satu kebijakan bahwa kita ada sumber data hanya satu yaitu yang mempunyai otoritas adalah BPS bisa menyampaikan data-data akurat sehingga sebagai dasar apakah perlu impor apakah tidak,” kata Arif, Selasa, 27 Desember 2022.

Menurut Arif, kebijakan dan keputusan harus berdasarkan data yang akurat. Karena itu diperlukan rujukan dan sumber utama dalam setiap mengambil keputusan. “Karena data ini menjadi sumber untuk pengambilan keputusan yang lebih akurat, keputusan yang lebih tepat, maka datanya juga harus tepat,” katanya.

Disisi lain, Arif mengajak semua rektor di seluruh Indonesia agar memiliki komitmen penuh dalam memperkuat ketahanan pangan nasional. Langkah ini perlu dilakukan mengingat semua negara di dunia tengah menghadapi situasi sulit akibat berbagai dinamika krisis global.

Karena itu, kata Arif, peran rektor perlu dioptimalkan karena merupakan ujung tombak bagi kemajuan pertanian Indonesia melalui bidang-bidang pendidikan.

“Kebetulan saya pribadi oleh menteri pendidikan mengkoordinir para rektor untuk bergerak bagaimana perguruan tinggi di Indonesia harus sudah mulai bergerak fokus pada menciptakan ketahanan pangan dan kekuatan pangan,” katanya.

Arif yang juga merupakan Ketua Umum ICMI mengatakan bahwa dunia pendidikan harus menjadi jembatan bagi tiap inovasi yang dihasilkan berbagai lembaga riset nasional. Pendidikan juga harus siap mengakomodir perkembangan baru yang bisa meningkatkan produktivitas.

“Termasuk juga ICMI. Kita sudah punya program namanya bangun desa di dalamnya ada program-program tentang cendekia dan sebagainya, sekarang ini menjadi sumber-sumber ataupun learning center pusat pembelajaran baru di kalangan petani yang diharapkan bisa menjadi jembatan inovasi-inovasi yang dihasilkan oleh lembaga-lembaga reset nasional,” jelasnya.

Sebagaimana diketahui, berdasarkan data BPS, produktivitas nasional mengalami pertumbuhan tinggi selama beberapa tahun terakhir, yaitu sebesar 31,9 juta ton sehingga mampu mencapai swasembada beras selama tiga tahun berturut-turut.

Capaian lainya adalah melejitnya ekspor pertanian Indonesia hingga mencapai 15 persen di sepanjang Januari-April 2022. Padahal saat itu, kasus covid 19 dalam kondisi tinggi yang mengakibatkan perekonomian dunia lumpuh. Hal itu seperti yang diungkapkan Kepala BPS waktu itu, Suhariyanto.

Terlebih, NTP pada Januari 2022 mencapai 108,67 atau naik sebesar 0,30 persen. Nilai tukar usaha petani (NTUP) mencapai 108,65 atau naik 0,12 persen. Selain itu terdapat rangkaian curva NTP yang sangat positif sepanjang periode 2020 lalu.

Recent Posts

Kemnaker Mulai Siapkan Peta Jalan Tata Kelola PRT

MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…

5 jam yang lalu

Kemenhaj Perketat Pengawasan Travel Umrah

MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…

5 jam yang lalu

Kemenag Salurkan Rp65,2 Miliar Bantuan untuk Pemulihan Pesantren Terdampak Banjir Aceh

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…

15 jam yang lalu

ICFA 2026: Rokhmin Dahuri dorong Transformasi Akuakultur Menuju Ekonomi Biru Berkelanjutan

MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…

17 jam yang lalu

Komisi XI DPR Tagih Komitmen BI Dorong Lapangan Kerja dan Ekonomi Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…

17 jam yang lalu

50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Kemenhaj Rombak Aturan dan Digitalisasi Perizinan

MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…

19 jam yang lalu