PEMERINTAHAN

Beras Nasional Cukup, Kementan Percaya Data BPS

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo kembali menegaskan pihaknya menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menjadi rujukan produksi beras nasional. Menurutnya, BPS sudah merilis data bahwa produksi beras nasional masih mencukupi kebutuhan dalam negeri.

”Produksi beras kita sangat optimal sesuai dengan perencanaan. Saat ini luas lahan panen kita di atas 10 juta hektare. Dan produksinya sangat maksimal,” ungkap Syahrul seusai menghadiri peluncuran Strategi Nasional Aksi Pencegahan Korupsi (Stranas PK) Tahun 2023 – 2024, di Jakarta, pada Selasa (20/12/2022).

Mengutip data BPS, produksi tahun 2022 diprediksi akan mencapai 32,07 juta ton. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebanyak 718,03 ribu ton atau 2,29 persen dibandingkan produksi beras pada 2021 dengan capaian 31,36 juta ton.

”Jadi kalau kita lihat data BPS, produksi beras aman, stoknya juga aman,” tegas Syahrul.

Merespon tentang laporan Bank Dunia bahwa harga beras Indonesia termahal se-ASEAN, Syahrul meminta data tersebut untuk dicermati lebih lanjut, termasuk kapan data tersebut diambil.

”Seperti sekarang, kondisi sedang tidak panen, harga pastinya akan lebih tinggi,” sebutnya.

Syahrul mengungkapkan di Indonesia, pada bulan November sampai dengan Desember, mayoritas petani sedang menanam padi. Karena bukan masa panen maka harga beras akan cenderung naik.

”Tapi saya pastikan, harga beras kita tidak pernah di atas HET (harga eceran tertinggi.red). Bahkan harga beras kita kedua terendah se-ASEAN,” ungkapnya.

Terkait dengan keputusan impor beras, Syahrul menyebutkan dirinya tidak pada tempatnya untuk berbicara mengenai hal tersebut.

”Saya tidak dalam kompetensi untuk menjawab tentang impor beras. Tetapi saya nyatakan, beras-beras yang ada di masyarakat sebanyak 60 persen. Penyimpanan yang dilakukan oleh rakyat jelas telah dilakukan,” pungkas Syahrul.

Recent Posts

Pajak JHT Jadi Polemik, Legislator: Negara Harusnya Beri Rasa Aman ke Pekerja di Tengah Ancaman PHK

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi menyoroti soal polemik pengenaan tarif pajak…

31 menit yang lalu

Komisi XIII DPR Soroti Pengadaan Gembok Ditjenpas yang Dalam 2 Tahun Capai Hingga Rp 92 M, Minta Ada Audit

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XIII DPR RI, Pangeran Khairul Saleh menyoroti program pengadaann gembok…

35 menit yang lalu

Dorong Penanganan Karhutla, Prof Rokhmin: Edukasi Rakyat, Hukum Tegas Korporasi Pembakar Hutan

MONITOR, Jakarta – Anggota Komisi IV DPR RI sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan…

12 jam yang lalu

Legislator Kecam Lagu ‘Lalaki Langit’ karena Dinilai Lecehkan Perempuan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina mengecam lagu berjudul 'Lalaki…

14 jam yang lalu

Puan Hormati Putusan MK Soal Kepala Daerah Tetap Dipilih Langsung Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal…

14 jam yang lalu

Puan Dorong Penetapan Komisaris BUMN Diambil dari Orang Profesional dan Kompeten

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani mendorong agar penetapan pejabat di lingkup Badan…

14 jam yang lalu