MONITOR, Jakarta – Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini meminta agar rencana kunjungan utusan khusus AS, Jessica Stern, terkait hak LGBTQI+ dibatalkan.
Jazuli menjelaskan, Indonesia merupakan negara yang berdasar Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama. Kebebasan dan hak asasi bukan berarti bebas tanpa batas sehingga jadi kebablasan.
Akan tetapi, lanjut dia, harus diatur dan dibatasi oleh konstitusi dan undang-undang yang merujuk pada nilai-nilai agama dan budaya yang diyakini bangsa Indonesia.
Kata Jazuli, LGBTQI+ bukan persolan hak asasi manusia tapi penyimpangan moral yang merusak generasi dan tatanan kehidupan yang beradab.
“Tidak ada satu agama pun di Indonesia yang melegalkan dan membenarkan praktek LGBTQI+. Pun kearifan budaya bangsa Indonesia jelas menolak perilaku menyimpang tersebut. Karena jelas perilaku itu melanggar nilai dan ajaran ketuhanan serta bertentangan dengan fitrah kemanusiaan yang beradab,” kata Jazuli dalam keterangannya, Minggu (4/12/2022).
Anggota DPR Dapil Banten ini juga mengapresiasi sikap kritis masyarakat dan organisasi kemasyarakat seperti MUI, Muhammadiyah, dan lain-lain yang menolak utusan khusus AS tersebut sebagai bagian dari penjagaan terhadap nilai identitas dan karakter bangsa Indonesia yang relijius dan beradab.
“Kita tidak ikut campur atas sikap bangsa lain terhadap isu ini dan tetap menjalin persahabatan dengan negara manapun dalam berbagai aspek positif. Sebaliknya, negara lain juga harus menghormati sikap Indonesia yang jelas dan tegas–by law and constitution–menolak praktek LGBTQI+,” pungkasnya.
MONITOR, Jakarta - Mengingat luasan wilayah perairan Indonesia serta wilayah daratnya yang berbentuk pulau-pulau, maka…
MONITOR, Bekasi - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo melakukan kunjungan ke Jasa Marga Tollroad…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Charles Meikyansah menanggapi kekhawatiran masyarakat terhadap maraknya peredaran uang…
MONITOR Jakarta - Dengan pengelolaan yang bijaksana sektor kelautan dan perikanan Indonesia tidak hanya dapat…
MONITOR, Jakarta - Anggota Badan Legislatif (Baleg) DPR RI Ahmad Irawan menyoroti pernyataan Menteri Hukum…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa perempuan tidak wajib dikhitan. Menurutnya, tidak…