MEGAPOLITAN

Ketua PWI Depok Nilai Alihfungsi SDN Pocin 1 jadi Masjid Dipolitisasi

MONITOR, Depok – Ketua PWI Kota Depok Rusdy Nurdiansyah menilai, relokasi SDN Pondok Cina 1 yang akan dialihfungsikan untuk pembangunan Masjid Jami Al Quddus telah dipolitisasi sejumlah pihak secara berlebihan sehingga menimbulkan polemik berkepanjangan.

Menurut Rusdy, masyarakat perlu memahami bahwa persoalan relokasi sekolah merupakan hal yang lazim dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemkot Depok. Relokasi dilakukan dengan tujuan positif.

“Masalah relokasi bukanlah permasalahan baru, sudah lama (pernah dilakukan sebelumnya). Kenapa di SDN Pondok Cina 1 ini jadi ramai,” keluh Rusdy, dalam diskusi publik bertajuk “Polemik SDN Pondok Cina 1”, di RM Soto Betawi, Cilodong, Jumat (25/11/2022).

“Jadi, saya menilai ada politisasi direlokasi SDN Pondok Cina 1 ini, sehingga menimbulkan polemik yang berkepanjangan,” sambungnya.

Rusdy mejelaskan, relokasi SDN Pondok Cina 1 telah lama direncanakan oleh Pemkot Depok, yakni sejak tahun 2015. Hal tersebut, lantaran lokasi sekolah berada di tepi jalan Margonda Raya. Relokasi dilakukan demi keamanan dan kenyamanan para pelajar dan orang tua siswa.

Lebih lanjut Rusdy mengatakan, pada November 2021, setelah melakukan kajian dan serangkaian sosialisasi, Pemkot Depok memutuskan lahan SDN Pondok Cina 1 dialihfungsikan untuk pembangunan Masjid Jami Al Quddus.

Rencana pembangunan Masjid Jami Al Quddus ini merupakan permitaan masyarakat akan kebutuhan Masjid di jalan Margonda. Pembangunan Masjid ini nantinya seperti halnya keberadaan Masjid Agung yang ada di kabupaten/kota di Indonesia.

Pembangunan Masjid Agung Depok ini langsung direspon positif oleh Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil, dengan memberikan bantuan dana sebesar Rp18,8 miliar. Bantuan ini berasal dari APBD Provinsi Jabar.

“Jadi, kenapa tidak setuju relokasi baru muncul sekarang, saat lahan SDN Pondok Cina 1 itu sudah masuk dalam pemusnahan asset, serta rencana pembangunan masjid sudah diputuskan.

Tidak setuju relokasi atau tidak setuju dibangun Masjid. Lalu mau dibangun apa,” ungkap Rusdy.

Recent Posts

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

5 jam yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

5 jam yang lalu

Unhan RI Kukuhkan Prof. Aris Sarjito sebagai Guru Besar, Tegaskan Keniscayaan Modernisasi Pertahanan

MONITOR, Bogor - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris…

11 jam yang lalu

Kementerian UMKM–SIPPO Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa ke Ghana

MONITOR, Semarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion…

13 jam yang lalu

Kemenhaj Pastikan Layanan Kesehatan 24 Jam di Madinah, Sistem Rujukan Rumah Sakit Siaga untuk Jemaah Haji 2026

MONITOR, Madinah — Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di…

13 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

15 jam yang lalu