PARLEMEN

Larang LGBT di Piala Dunia, Gus Hilmy: Sikap Qatar Harus Didukung

MONITOR, Jakarta – Sejak awal kick off, gelaran piala dunia menuai beberapa kontroversi, diantaranya adalah larangan kampanye tentang lesbian, gay, biseksual, dan transgender (LGBT). Tuan rumah piala dunia Qatar telah melarang penggunaan simbol LGBT, termasuk ban bercorak pelangi OneLove.

Hal ini mendapatkan kecaman dari berbagai negara, utamanya dari negara-negara di belahan Eropa. Mereka menganggap tuan rumah piala dunia tak siap sebagai penyelenggara sepak bola global dan menuduh tak punya rasa toleransi.

Menanggapi kontroversi itu, Senator Indonesia, Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A. mendukung sikap Qatar yang tetap menjaga kedaulatan hukum di negaranya. Ia menilai bahwa setiap orang yang datang ke suatu negara, sudah semestinya menghormati hukum di negara tersebut. Terlebih peserta piala dunia adalah delegasi resmi dari setiap negara yang hadir.

“Sikap Qatar sangat tegas dan harus didukung. Tidak ada kehormatan bagi suatu negara kecuali mempertahankan kedaulatannya, termasuk dalam wilayah hukum. Itu tidak boleh diintervensi. Kalau hukum di sana melarang LGBT, siapa pun yang datang sebagai tamu harus mau menghormatinya. Terlebih sebagai delegasi resmi negara, peserta piala dunia semestinya menghormati hukum yang berlaku di Qatar,” kata Gus Hilmy, sapaan akrabnya,
melalui pernyataan tertulis kepada media pada Kamis (24/11/2022).

Lebih lanjut, Gus Hilmy mengatakan bahwa sikap menyerang Qatar dengan mengatakan
intoleran perlu disayangkan. Menurutnya, intoleran diterapkan pada konteks ideologi, bukan pada hukum suatu negara.

“Hukum itu kan pedoman, yang melanggar akan dihukum. Berbeda dengan ideologi atau
pemikiran, yang bisa saja setiap orang berbeda-beda, meskipun masih dalam satu wilayah
hukum. Tidak mau menerima atau menghormati pendapat orang lain bisa disebut intoleran.

Namun ketika ideologi itu telah dijadikan hukum, semua orang dalam satu wilayah hukum atau negara itu harus patuh, termasuk pendatang atau tamu. Justru yang tidak menghormati hukum suatu negara itulah yang intoleran,” jelas pria yang juga anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI.

Gus Hilmy mencontohkan kasus WNA yang dihukum karena terlibat dalam pengedaran ganja. Di negara asal WNA tersebut, ganja memang sudah dilegalkan, tetapi ketika masuk ke Indonesia, maka ia berhadap dengan hukum kita.

Terkait kesiapan penyelenggaraan piala dunia, Katib Syuriah Pengurus Besar Nahdlatul
Ulama (PBNU) tersebut menilai tidak ada masalah. Semua kebutuhan dan fasilitas telah
disiapkan dengan baik.

“Kita semua sudah melihat, ya. Kita tidak meragukan kesiapan Qatar dalam penyelenggaraan sepak bola internasional itu. Berbagai fasilitas telah disiapkan untuk menjamu dan memfasilitasi peserta turnamen maupun suporternya. Tetapi kalau maksudnya adalah kembali pada kampanye LGBT, saya kira itu bagian dari sikap kolonialisme. Merasa superior dan lebih berperadaban dengan melegalkan LGBT,
sementara yang menolak dianggap tidak beradab. Persis sikap penjajah,” ujar Gus Hilmy.

Recent Posts

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

32 menit yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

2 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

2 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

2 jam yang lalu

571 Ribu Penerima Bansos Terindikasi Judol, Puan: Telusuri Tuntas, Masyarakat Rentan Jangan Jadi Korban

MONITOR, HJakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah segera melakukan penelusuran dan validasi…

3 jam yang lalu

IPW Sebut Penambahan Anggaran untuk Polri Adalah Sebuah Keniscayaan, Ini Alasannya

MONITOR, Jakarta - Ketua Indonesia Police Watch (IPW), Sugeng Teguh Santoso, mengungkapkan bahwa penambahan anggaran…

9 jam yang lalu