BERITA

KPK Diminta Cegah Potensi Korupsi Skema SPSK ke Saudi

MONITOR, Jakarta – Koalisi Publik Untuk Perbaikan SPSK (Koalisi SPSK) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan upaya pencegahan potensi korupsi yang terjadi dalam skema penempatan pekerja migran Indonesia ke Saudi melalui Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK).

Koalisi SPSK menduga ada kongkalikong atau persekongkolan antara pejabat dan pengusaha yang berupaya memonopoli usaha penempatan pekerja migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi.

“Saya kira ini bukan rahasia umum lagi. Semua orang tahu siapa kelompok yang bermain dan berupaya memonopoli SPSK. Pasti ada potensi korupsi disitu,” ujar Koordinator Koalisi SPSK, Fuad Adnan dalam keterangan tertulis, Jum’at (18/11) sore.

Koalisi SPSK mendukung upaya kelompok masyarakat sipil yang ingin membuat pengaduan ke KPK dan laporan kepada aparat penegak hukum. Menurutnya, pelaporan hukum merupakan momentum yang bagus di tengah tingginya kepedulian masyarakat sipil terhadap isu mengenai SPSK ke Arab Saudi ini.

“Saya berharap semua pihak ikut mendukung upaya hukum yang bakal dilakukan koalisi masyarakat sipil ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Ini momentum kita untuk memperbaiki skema dan model penempatan PMI ke Saudi, agar menjadi lebih baik,” jelas Fuad.

Menurut Fuad, selama ini banyak perusahaan penempatan PMI (P3MI) yang cenderung memilih diam dan tidak berani menyatakan ketidaksetujuannya atas kebijakan yang diambil para pemangku kepentingan atau stakeholder.

“Sudah waktunya bagi P3MI untuk ambil bagian bersuara memperjuangkan kepentingannya dan agenda penempatan PMI yang lebih baik di semua negara,” pungkasnya.

Recent Posts

Himbau Jemaah Waspadai Cuaca Panas, BP Haji: Jaga Kesehatan Jelang Puncak Haji

MONITOR, Jakarta - Memasuki gelombang kedua Fase kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci, Wakil…

31 menit yang lalu

Kementerian UMKM Jalankan Dua Mandat Utama Tingkatkan Kesejahteraan Masyarakat

MONITOR, Depok - Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sedang fokus menjalankan dua mandat…

39 menit yang lalu

Gebrakan Menteri Imipas soal Makanan Napi; Hapus Monopoli, Gencarkan Ketahanan Pangan Lapas

MONITOR, Jakarta - Menteri Imigrasi dan Permasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto membuat gebrakan terkait pengadaan makan…

5 jam yang lalu

Manggarai Bersholawat; Strategi Pendekatan Humanis Cegah Tawuran di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Upaya Gubernur Jakarta Pramono Anung dalam mengurai dan menyelesaikan masalah tawuran di…

6 jam yang lalu

Wisuda UPH 2025, 1.921 Lulusan Diutus Jadi Pemimpin Integritas dan Berdampak

MONITOR, Tangerang - Universitas Pelita Harapan (UPH) menegaskan komitmennya dalam mempersiapkan generasi unggul dan siap…

10 jam yang lalu

Untuk Pertama Kali, FITK UIN Jakarta Akan Adakan Mimbar Guru Besar

MONITOR, Tangerang Selatan - Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan (FITK) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui…

10 jam yang lalu