Meningkatkan Kualitas Kehumasan untuk Pembangunan Pertanian

Oleh: RR. Zenaida S. Soemedi, SE, MM*

Saat ini, Indonesia sebagai suatu negara secara sistemik selalu beradaptasi terhadap perkembangan peradaban kontemporer, terlebih sebagai negara yang bersifat agraris. Secara umum, letak geografis yang jamak ini tentu membuat wilayah agraris di sebagian besar titik telah menjadi concern semua pihak, terutama pemerintah. Sebagai aktor yang melaksanakan roda pemerintahan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian telah membuat sejumlah transformasi besar dalam rangka meningkatkan aksesibilitas informasi kepada khalayak publik ihwal progress dari pembangunan pertanian.

Hal ini terafirmasi dari tata kelola manajerial yang apik dalam konteks perubahan yang telah dilakukan secara ekstensif, misalnya, dari aspek hubungan masyarakat, yang secara berkelindan selalu dilakukan oleh Kementerian Pertanian, untuk melakukan transmisi informasi agar masyarakat secara eksklusif juga dapat terlibat dalam proses pembangunan di sektor pertanian. Salah satu hal yang kentara ialah mengawasi aktivitas roda pemerintahan ini. Pada saat yang sama, transmisi informasi ini juga disesuaikan terhadap perkembangan teknologi informasi mutakhir.

Di samping itu, mekanisme dalam distribusi informasi mengenai pembangunan pertanian juga bisa dilihat, jika menilik pada platform seperti website, media sosial, dan platform-platform mutakhir lainnya. Hal ini merupakan instrument yang bersifat integral satu sama lainnya, karena bisa menciptakan kohesivitas informasi yang bisa diperoleh publik secara komprehensif di tengah merebaknya informasi yang bersifat hoaks. Oleh karena itu, peranan humas dalam sektor Kementerian/Lembaga sangatlah substansial dalam mendukung misi pemerintah, terutama dalam konteks ini adalah bisa ditemukan dalam sektor pertanian.

Dalam sektor kehumasan, misalnya, Kementerian Pertanian selalu berupaya menampilkan fitur-fitur informasi kontemporer kepada masyarakat. Selain bisa diakses atau ditelusuri melalui platform website, tampaknya bisa diakses melalui platform media sosial yang sedang digemari di seluruh negara, termasuk Indonesia. Merujuk pada laporan Badan Pusat Statistik (2021) yang menyebutkan bahwa 62,10 persen populasi di Indonesia telah mengakses internet pada tahun 2021 yang lalu. Sehingga, persentase ini juga menjadi diskursus yang intensif di sektor kehumasan, karena segmentasi pengguna internet yang melimpah.

Dengan kata lain, masyarakat saat ini juga membutuhkan informasi yang valid terhadap pengelolaan negara; dalam hal ini pembangunan pertanian. Sebab, sektor pertanian menjadi salah satu sektor penggerak ekonomi nasional yang mampu memberikan sumbangsih besar terhadap pendapata negara. Dengan demikian, dalam memberikan upaya pelayanan informasi tersebut, Kementerian Pertanian juga menyajikan berbagai informasi yang secara inheren bisa diakses oleh khalayak publik, baik bisa diakses melalui laman website maupun melalui platform lainnya.

Reward dalam Transmisi Informasi

Tingkat akseptabilitas publik terhadap informasi-informasi yang disajikan oleh Kementerian Pertanian ini juga sangatlah positif. Tak ayal, Kementerian Pertanian menjadi salah satu kementerian yang populer pada tahun 2022 ini, seperti yang sudah terilustrasi pada ajang Anugerah Humas Indonesia (2022). Apresiasi lembaga tersebut kepada Kementerian Pertanian karena kementerian ini telah berhasil menjadi aktor transmisi informasi yang sesuai prosedur. Sehingga, masuk dalam kategori pelayanan informasi publik dan pengelola informasi. Dalam bahasa lain, penghargaan ini mengkonfirmasi bahwa telah terjadi transformasi positif dalam Kementerian Pertanian pertanian, sesuai arahan Presiden Joko Widodo.

Sementara itu, dalam meningkatkan reputasi, Kementerian Pertanian selalu berupaya menyajikan berbagai fitur informasi yang ekstensif dalam melakukan distribusi informasi kepada khalayak publik. Karena, elemen komunikasi dan informasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sisi kehumasan, terlebih sebagai wujud dari bentuk akuntabilitas pemerintahan. Di samping itu, saat mengaktualisasikan nilai-nilai yang terkandung dalam bentuk akuntabilitas, tentunya akan memperoleh respons yang baik, terutama reward secara komprehensfi. Dalam konteks ini, Kementerian Pertanian akan selalu menjadi garda terdepan dalam mendistribusikan serta mengimbangi informasi-informasi yang selama ini muncul di ruang publik. Namun, secara validitas masih diragukan.

Artinya, dalam ruang publik saat ini, informasi sangatlah mudah diakses oleh masyarakat. Namun, agar informasi ini sesuai dataset yang dimiliki oleh Kementerian Pertanian, masyarakat bisa melakukan pencarian di platform yang sudah disajikan. Karena, Kementerian Pertanian dalam hal ini akan selalu menampilkan kinerja yang bersifat akuntabel, transparan, dan melibatkan partisipasi publik. spirit inilah yang sedang dilakukan di Kementerian Pertanian. Akibatnya, secara mutakhir, seperti yang telah diuraikan di atas, Kementerian Pertanian juga mendapatkan penghargaan, karena sudah bisa menciptakan ruang informasi yang komprehensif.

Praktisi humas juga telah memanfaatkan platform digital sebagai sumber penyebar informasi seperti melalui digital media yaitu website, sosial media dan lain-lain. Menurut analisis Kepios pada awal tahun 2022, pengguna media sosial di Indonesia mencapai 191,4 juta dan mengalami kenaikan sebanyak 12,6% dari tahun sebelumnya. Dalam perspektif tersebut, media digital memiliki implikasi yang besar terhadap informasi yang disampaikan oleh humas. Dengan demikian, Kementerian Pertanian melalui humas dalam rangka mensukseskan program pertanian selalu berupaya menampilkan distribusi informasi yang valid dan secara riil.

Kemudian, transmisi informasi ini dilakukan karena Kementerian Pertanian selalu menghormati hak-hak masyarakat yang sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tak hanya itu, berbagai informasi dan dokumentasi juga menjadi sesuatu yang terus dilaporkan agar publik dapat memafhumi perkembangan terkini proses pembangunan pertanian; berbagai bentuk layanan juga disajikan oleh kementerian pertanian untuk mendukung pembangunan, terlebih masyarakat juga dijadikan sebagai subjek pembangunan dalam konteks ini. Selain itu, secara reguler maupun periodik, Kementerian Pertanian telah melakukan sejumlah analisis terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi. Alhasil, hal ini tampaknya berhasil, sehingga tercipta apresiasi dari berbagai lembaga, seperti yang telah disebut di awal.

Dalam menjalankan tugas dan meningkatkan kualitas kehumasan, Kementerian Pertanian telah membuat platform website dan media sosial lainnya yang bisa diakses dengan mudah oleh publik, termasuk oleh para pengguna internet yang dapat mengakses informasi terbaru di laman tersebut, berupa berita dan acara serta informasi publik, agar masyarakat mengetahui berita terkini mengenai pembangunan pertanian, acara yang digelar dan layanan pengaduan masyarakat sebagai wadah aspirasi bagi masyarakat umumnya dan khususnya bagi petani dan generasi muda yang memiliki minat dalam berwirausaha pertanian untuk menyampaikan pendapat, memberikan saran atau kritikan. Sehingga masukan atau aduan dari masyarakat tersebut dapat dijadikan sebagai dukungan agar tercapainya tujuan kehumasan.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan pertanian sangatlah esensial. Oleh karena itu, pencapaian penghargaan yang telah diberikan kepada kementerian, tak lepas dari dukungan publik selama ini yang telah mengawal proses pembangunan pertanian. Sebab, kolaborasi saat ini menjadi sesuatu yang perlu diterapkan dalam konteks pembangunan pertanian, agar secara holistik, pendapat nasional dari sektor pertanian juga dapat meningkat secara signifikan.

*Penulis Adalah Pranatahumas Ahli Pertama Kementerian Pertanian