Categories: BERITA

Ini Alasan PKS Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM

MONITOR, Bogor – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPD PKS, Kabapaten Bogor, Rabu (08/09/2022).

Partai tersebut pun bertekat akan mengawal aspirasi penolakan Kebijakan kenaikan harga BBM itu untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Dalam surat pernyataan sikapnya tertanggal 7 September 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penolakan PKS Kabupaten Bogor terhadap

Pertama, PKS menilai kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya oleh pedagang keliling, pengemudi ojek, pengemudi angkot, buruh, nelayan dan petani.

Kedua, PKS menilai rakyat berpenghasilan kecil sangat merasakan dampaknya. Di satu sisi, daya beli belum begitu pulih pasca pandemi, di sisi lain harga-harga merangkak naik. Kebijakan kenaikan harga BBM ini menimbulkan efek domino yang makin mencekik rakyat kecil.

Ketiga, PKS menilai, setelah kenaikan BBM, banyak keluhan dari masyarakat terutama menurunnya penghasilan, sementara pengeluaran semakin bertambah. Pendapatan makin seret karena harga ikut naik. Para pedagang dan pekerja informal mengeluh tekor.

“(Kemudian) penolakan kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, dalam siaran persnya kepada MONITOR, Rabu (07/09/2022).

“Bantuan yang diberikan untuk meringankan dampak kenaikan tidak sebanding dengan kondisi rakyat kecil yang semakin terpuruk. Pemerintah harus berani membatalkan keputusan ini untuk memulihkan ekonomi rakyat,” sambungnya.

Atas pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor pun diminta mengawal aspirasi penolakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

“PKS sangat mengerti kesulitan rakyat dan menyatakan berpihak kepada mereka. Oleh karena itu PKS bersama rakyat terutama wong cilik, menolak keras kenaikan harga BBM,” pungkas Dedi.

Recent Posts

Prosesi Peusijuek ASN Kemenag, Tradisi Adat Berangkat Haji di Aceh

MONITOR, Jakarta - Sebanyak 33 jemaah haji dalam jajaran Kemenag Aceh Besar di peusijuek (tepung…

2 jam yang lalu

DPR Tinjau Penanganan Kasus dan Anggaran terhadap Mitra di Lampung

MONITOR, Jakarta - Tim Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses guna meninjau kinerja…

3 jam yang lalu

BSKJI Kemenperin: Standar Industri Hijau Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan

MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus berupaya untuk meningkatkan daya saing industri manufaktur yang menerapkan…

5 jam yang lalu

Kasdim 1710/Mimika Berikan Materi Kepemimpinan Pancasila Kepada Peserta Pelatihan

MONITOR, Jakarta - Kasdim 1710/Mimika, Mayor Inf Abdul Munir memberikan materi tentang Etika dan Integritas…

6 jam yang lalu

LSAK: KPK Jangan Main-main Kasus eks Wamenkumham

MONITOR, Jakarta - Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) meminta KPK untuk tidak main-main terkait tindak…

7 jam yang lalu

Kemenag akan Fasilitasi Santri Aktif di Dunia Digital

MONITOR, Jakarta - Santri identik dengan penguasaan ilmu agama. Kemenag berharap santri lebih aktif dalam…

8 jam yang lalu