Categories: BERITA

Ini Alasan PKS Kabupaten Bogor Tolak Kenaikan Harga BBM

MONITOR, Bogor – DPD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kabupaten Bogor mengeluarkan pernyataan menolak kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di Kantor DPD PKS, Kabapaten Bogor, Rabu (08/09/2022).

Partai tersebut pun bertekat akan mengawal aspirasi penolakan Kebijakan kenaikan harga BBM itu untuk disampaikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

Dalam surat pernyataan sikapnya tertanggal 7 September 2022, terdapat beberapa hal yang menjadi alasan penolakan PKS Kabupaten Bogor terhadap

Pertama, PKS menilai kenaikan harga BBM memberatkan masyarakat dan langsung dirasakan dampaknya oleh pedagang keliling, pengemudi ojek, pengemudi angkot, buruh, nelayan dan petani.

Kedua, PKS menilai rakyat berpenghasilan kecil sangat merasakan dampaknya. Di satu sisi, daya beli belum begitu pulih pasca pandemi, di sisi lain harga-harga merangkak naik. Kebijakan kenaikan harga BBM ini menimbulkan efek domino yang makin mencekik rakyat kecil.

Ketiga, PKS menilai, setelah kenaikan BBM, banyak keluhan dari masyarakat terutama menurunnya penghasilan, sementara pengeluaran semakin bertambah. Pendapatan makin seret karena harga ikut naik. Para pedagang dan pekerja informal mengeluh tekor.

“(Kemudian) penolakan kenaikan harga BBM karena menyengsarakan rakyat,” kata Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor, Dedi Aroza, dalam siaran persnya kepada MONITOR, Rabu (07/09/2022).

“Bantuan yang diberikan untuk meringankan dampak kenaikan tidak sebanding dengan kondisi rakyat kecil yang semakin terpuruk. Pemerintah harus berani membatalkan keputusan ini untuk memulihkan ekonomi rakyat,” sambungnya.

Atas pernyataan sikap penolakan kenaikan harga BBM tersebut, Fraksi PKS DPRD Kabupaten Bogor pun diminta mengawal aspirasi penolakan untuk disampaikan kepada Pemerintah Kabupaten Bogor dan diteruskan kepada Pemerintah Pusat.

“PKS sangat mengerti kesulitan rakyat dan menyatakan berpihak kepada mereka. Oleh karena itu PKS bersama rakyat terutama wong cilik, menolak keras kenaikan harga BBM,” pungkas Dedi.

Recent Posts

IPW Desak Kortastipidkor Polri Usut Tuntas Kasus Penggeledahan di Cipete, Minta Panglima TNI Tarik Pasukan Penjaga Rumah Jampidsus

MONITOR, Jakarta - Indonesia Police Watch (IPW) meminta Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama…

21 menit yang lalu

Menteri UMKM: Mayoritas Pengemudi Ojol Pilih Jadi Bagian dari Usaha Mikro

MONITOR, Jakarta - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menemui ratusan pengemudi ojek…

24 menit yang lalu

IPW: Kortastipidkor Polri Bongkar Kejahatan Besar, Diduga Ungkap Mafia Perkara dan Korupsi Rp5 Triliun

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai langkah Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri…

11 jam yang lalu

Usulan Penyesuaian BPIH 2027, Wamenhaj: Upaya Minimalkan Beban Biaya Jemaah, Akan Dibahas Bersama DPR

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia mengusulkan perubahan komposisi pembiayaan dalam Biaya…

15 jam yang lalu

Kementerian UMKM Perluas Pemanfaatan AI untuk Tingkatkan Daya Saing UMKM

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan komitmennya untuk memperluas pemanfaatan…

15 jam yang lalu

Komisi III DPR Minta Polri Cari Pihak Bertanggung Jawab di Korupsi Batu Bara yang Picu Blackout: Bongkar Seluruh Jaringannya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendukung investigasi total dugaan korupsi pemenuhan…

15 jam yang lalu