ENERGI

Pengamat Ekonomi Nilai Kenaikan Harga BBM Keputusan Tepat

MONITOR, Jakarta – Pengamat ekonomi Universitas Surabaya (Ubaya) Prof. Drs.ec. Wibisono Hardjopranoto M. S. mengatakan keputusan pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) sangat tepat.

“Seharusnya sudah sejak dulu harus naik (BBM), dan subsidi diberikan kepada orang yang tepat,” ucapnya sebagaimana diwartakan Antara, Minggu (4/9/2022).

Ia mengatakan, banyak ditemukan kendaraan mewah yang antre untuk membeli BBM subsidi di SPBU, ini yang dinilainya tidak tepat sasaran.

“Ini merupakan fenomena gunung es, yang kelihatan berapa itu kebocoran-nya. APBN jebol,” ucapnya.

Ia mengakui, dampak kenaikan BBM adalah terjadinya inflasi. Namun, dari kacamata ekonomi akan terkena inflasi adalah mereka yang masuk dalam fixed income group.

“Artinya yang terkena inflasi warga negara yang pengangguran, atau terkena COVID-19,” ujarnya.

Ia mengatakan, penjelasan Mensos Tri Rismaharini terkait BBM ini juga bagus karena yang dibenahi subsidi tersebut.

“Jadi, kenapa subsidi orang menjadi masalah, karena administrasi kependudukan tidak bagus. Harusnya itu tidak boleh meleset, penjelasan Bu Risma tadi ada pengendalian. Dilihat rumah, atap rumah, pantas tidak dapatkan subsidi,” tuturnya.

Ia mengaku yang paling terkena dampak kenaikan BBM adalah sektor transportasi logistik, tetapi pemerintah harus siap dengan inflasi.

“Supaya pemerintah tidak boleh berdiam diri harus berikan bantuan kepada warga fixed income group yaitu penduduk dengan penghasilan yang tidak disesuaikan akibat inflasi,” katanya.

Ia mengatakan, salah satu upaya yang bisa dilakukan yaitu subsidi yang diberikan pemerintah harus digeber, ditambah bukan dialihkan dari subsidi BBM.

“Subsidi BBM diberikan ke orang, kalau bisa ditambahkan, tergantung kemampuan APBN,” ucapnya.

Dirinya juga mendorong supaya tingkat kabupaten, camat, lurah, kepala desa, RW, RT harus membantu melakukan administrasi kependudukan untuk pemberian subsidi yang tepat.

“Karena saya melihat selama ini yang mendapatkan bantuan tersebut banyak dari keluarga pejabat tadi. Itu tandanya masih banyak kebocoran,” imbuhnya.

Recent Posts

Bakamla RI dan Pemerintahan Inggris Perkuat Kerja Sama Strategis Bidang Keamanan Maritim

MONITOR, Jakarta - Bakamla RI menerima kunjungan kehormatan (courtesy call) dari Delegasi Kedutaan Besar Inggris…

4 jam yang lalu

Dading Ishak: Zakat itu Pilar Kemakmuran Nasional

MONITOR, Jakarta - Tokoh agama sekaligus akademisi, Prof Dading Ishak, menegaskan pentingnya zakat sebagai salah…

8 jam yang lalu

Dorongan DPR soal Komnas Perempuan Jadi Satker Mandiri Dinilai Terobosan yang Dinanti

MONITOR, Jakarta - Aktivis perempuan dari Sarinah Institute, Luky Sandra Amalia menyambut baik dukunga Ketua…

10 jam yang lalu

Tampil di Depan 1.500 Siswa Kendari, Habib Ja’far dan Alissa Wahid Jelaskan Makna Tepuk Sakinah

MONITOR, Kendari - Sekitar 1.500 siswa Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta (MAN/MAS) di Kota Kendari…

12 jam yang lalu

Dukung Peningkatan Sektor Pangan, DPR: Tata Kelola Hulu-Hilir Penting Dilakukan

MONITOR, Jakarta - Menjelang satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Anggota Komisi IV DPR RI,…

13 jam yang lalu

DPR Nilai MK Seolah Ingin Dikte Presiden Lewat Perintah Pembentukan Lembaga Pengawasan ASN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI, Ahmad Irawan menanggapi putusan Mahkamah Konstitusi yang…

13 jam yang lalu