Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama/ dok: dpr.go.id
MONITOR, Jakarta – Maraknya musibah kecelakaan lalu lintas menjadi keprihatinan banyak kalangan. Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama berharap pemerintah memberikan perhatian khusus pada peraturan dan sistem lalu-lintas.
Berdasarkan data tahun 2021, kecelakaan lalu lintas ini telah menewaskan 25.266 korban jiwa dengan jumlah korban luka berat sebanyak 10.553 orang dan korban luka ringan 117.913 orang.
“Fraksi PKS juga meminta pihak berwenang untuk mengusut tuntas terjadinya kecelakaan ini, dan meminta agar Pemerintah cepat memberikan solusi terhadap masalah ini agar tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” ujar Suryadi dalam keterangan persnya.
Legislator dari Fraksi PKS ini menyatakan, setidaknya ada beberapa solusi yang bisa diterapkan, di antaranya adanya pembatasan waktu operasional, khususnya untuk truk berdimensi besar seperti truk tronton. Di mana pada jam-jam tertentu saat terjadi keramaian anak sekolah, kantor dan pasar, truk-truk besar tersebut diatur waktu perjalanannya dan menggunakannya sebagai waktu istirahat.
“Namun apabila ingin melanjutkan perjalanan maka supir dapat melanjutkan perjalanan menggunakan jalan tol. Waktu istirahat pada jam keramaian tersebut akan membantu kondisi supir bisa lebih maksimal pada saat berkendara kembali,” terangnya.
Suryadi menjelaskan, dengan tidak beroperasinya truk pada jam keramaian, tentunya dapat berdampak pada kelancaran lalu lintas. Tak hanya itu, Fraksi PKS juga berpandangan Pemerintah perlu membuat peraturan yang mewajibkan perusahaan agar selalu mengedukasi supir-supir armadanya dan juga merawat armadanya dengan baik sesuai dengan standard yang berlaku.
MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…
MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…
MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…