MONITOR, Ambon – Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Prof. Dr. Ir. Rokhmin Dahuri, MS memberikan kuliah umum di Universitas Pattimura Ambon, Selasa (30/8). Pada kesempatan tersebut, Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu membeberkan konsepsi Trisakti Bung Karno dalam pembangunan bangsa utamanya pembangunan ekonomi maritim.
“Betapa Trisakti Bung Karno sangat relevan untuk mengatasi permasalahan bangsa kekinian yaitu kesenjangan kaya dan miskin yang lebar, yaitu pembangunan disparitas antara wilayah Jawa dan luar Jawa yang makin melebar, itu seharusnya konsep Trisakti Bung Karno bisa menjadi jurus ampuh untuk mengatasi semua problem tersebut,” katanya dihadapan mahasiswa Unpati.
Dalam paparannya yang berjudul “Membumikan Tri Sakti Bung Karno dalam Pembangunan Ekonomi Maritim Menuju Provinsi Maluku Lumbung Ikan Nasional 2030 Dan Indonesia Emas 2045” memaparkan Trisakti sebagai sebuah konsep yang secara ideologis memberikan gambaran ideal tentang bagaimana sikap dan karakter bangsa Indonesia sesuai dengan NawaCita dan poros maritim dunia (PMD) Presiden Jokowi yang disampaikan pada 20 Oktober 2014.
Kesesuaian tersebut antara lain; Pertama, menolak Negara Lemah dengan Melakukan Reformasi Sistem dan Penegakan Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya; Kedua, membangun Indonesia dari Pinggiran; Ketiga, Memperteguh Kebhinnekaan dan Memperkuat Restorasi Sosial Indonesia;
Keempat lanjut Rokhmin Dahuri adalah Menghadirkan Kembali Negara untuk Melindungi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga; Kelima, Membuat Pemerintah Tidak Absen dengan Membangun Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratif, dan Terpercaya; Keenam, Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia.
Ketujuh, Mewujudkan Kemandirian Ekonomi dengan Menggerakkan Sektor-Sektor Strategis Ekonomi Domestik; Kedelapan, Melakukan Revolusi Karakter Bangsa; dan Kesembilan, Meningkatkan Produktivitas Rakyat dan Daya Saing di Pasar Internasional.
Dalam konteks pembangunan daerah saat ini khususnya Provinsi Maluku, Dosen Kehormatan Mokpo National University itu mengungkapkan sejumlah data dan fakta terkait pembangunan ekonomi diantaranya adalah bahwa hingga September 2021, tingkat kemiskinan Prov. Maluku sebesar 16,30% (tertinggi ke-4 dari 34 Provinsi di Indonesia). Kemudian, tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Prov. Maluku sebesar 6,93% (Tertinggi ke-6 dari 34 Provinsi di Indonesia). Selain itu, Gini rasio Prov. Maluku sebesar 0,32 (Urutan ke-26 dari 34 Provinsi di Indonesia). Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Prov. Maluku sebesar 69,71 (urutan ke-26 dari 34 Provinsi di Indonesia).
Sedangkan produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Prov. Maluku berada diurutan terendah ke-2, sementara PDRB per kapita terendah ke-3 dari 34 Provinsi di Indonesia. Menurut Kemenkeu, suatu wilayah sudah mulai sejahtera bila PDRB perkapita minimal Rp 56 juta.
“Ternyata sektor kelautan dan perikanan kontribusinya terhadap perekonomian di Maluku sangat besar sekali sekitar 34 persen. Sayangnya, bukan dinikmati penduduk Maluku tapi dibawa ke Jawa. Banyak kapal-kapal besar dari Jawa beroperasi di Maluku, sisanya seharusnya di daratan dan diolah di Ambon, Aru, Tual,” terang Rokhmin Dahuri.
“Yang lebih indah lagi, kalau kapal-kapal modern itu bukan orang luar Maluku yang memiliki tapi orang Maluku. Jadi, nilai tambahnya itu dinikmati oleh rakyat Maluku,” jelas Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia itu.
Menurut Rokhmin Dahuri, Provinsi Maluku merupakan lumbung ikan nasional karena beberapa alasan kuat yakni; Pertama, lebih dari 92 persen wilayah Provinsi Maluku berupa laut, dengan potensi produksi perikanan terbesar di antara 34 Provinsi NKRI. Dimana sampai sekarang tingkat pemanfaatan ekonomi perikanan tangkap maupun perikanan budidaya Provinsi Maluku masih sangat rendah. Itu saja, kontribusi sektor KP terhadap PDRB Prov. Maluku mencapai 12,8%, tertinggi di Indonesia.
“Oleh sebab itu, bila pembangunan Ekonomi Kelautan (perikanan tangkap di laut, perikanan budidaya, industri pengolahan hasil perikanan, dan industri bioteknologi kelautan) dikembangkan dengan menggunakan inovasi teknologi dan manajemen professional. Sektor KP tidak hanya akan mampu memajukan dan memakmurkan masyarakat Provinsi Maluku, tetapi juga akan berkontribusi signifikan bagi terwujudnya Indonesia Emas, paling lambat 2045,” jelas Ketua Dewan Pakar Masyarakat Perikanan Nusantara itu.
Rokhmin Dahuri yang saat ini menjabat Dewan Penasehat Menteri Kelautan dan Perikanan 2019-2024 itu menyoroti masalah minimnya infrastruktur dan rendahnya konektivitas antar wilayah jadi kendala menjadikan sektor Kelautan dan Perikanan jadi penggerak ekonomi wilayah.
“Mengingat infrastruktur yang sangat minim, konektivitas antar wilayah yang rendah, dan remoteness Prov. Maluku. Supaya sektor KP mampu menjadi prime mover (penghela) pembangunan Prov. Maluku dan Indonesia. Pola pembangunannya harus berdasarkan pada ‘Sustainable Inclusive Big-push and Integrated Development Model’ (LIN = Lumbung Ikan Nasional),” tegasnya.
Adapun prinsip pembangunan berkelanjutan itu menurut Rokhmin Dahuri anatara lain adalah; (1) RTRW yang melindungi kawasan budidaya perikanan; (2) laju (intensitas) budidaya < Daya Dukung Lingkungan mikro (kolam) maupun makro (kawasan); (3) pengendalian pencemaran supaya lingkungan perairan tetap suitable dan sustainable untuk usaha aquaculture; dan (4) konservasi biodiversity pada tingkat spesies, ekosistem, dan genetik.
“Pastikan bahwa semua unit usaha akuakultur harus menghasilkan keuntungan bersih yang mensejahterakan pelaku usaha, dengan pendapatan bagi karyawan (buruhnya) lebih dari US$ 300 (Rp 4,5 juta/karyawan/bulan),” katanya.
