MONITOR, Jakarta – Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan untuk mengantisipasi APBN 2023 dari berbagai dinamika global, konflik geopolitik, perkembangan kebijakan moneter global, hingga perkembangan harga komoditas. Hal itu ditegaskan Puan Maharani dalam Rapat Paripurna DPR RI, Kamis (7/7/2022).
Puan yang merupakan mantan Menko PMK ini mendorong agar APBN dapat dimaksimalkan bagi program-program rakyat yang lebih efektif dan efisien.
“APBN, sebagai instrumen untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, semakin dituntut untuk menjalankan program-program yang efektif bagi menyelesaikan urusan rakyat serta efisien dalam tata kelola program yang dapat memudahkan rakyat untuk mendapatkan manfaatnya,” ujar Puan Maharani.
Politisi PDI-Perjuangan ini menyatakan pihaknya telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LHP LKPP) Tahun 2021 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, di mana BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPP tahun 2021.
Selaain itu, Puan juga menyinggung adanya 27 temuan BPK berkaitan dengan kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
