MONITOR, Jakarta – Ketua BKSAP DPR RI Fadli Zon menilai rencana Kepolisian Republik Indonesia membentuk satuan tugas politik identitas, atau disebut Satgas Nusantara, merupakan hal yang berlebihan.
Apalagi pembentukan Satgas Nusantara itu difungsikan untuk mengawal seluruh proses Pemilu 2024. “Menurut saya berlebihan,” ucap Fadli Zon dalam keterangannya, belum lama ini.
Jika satgas diperuntukkan untuk mencegah hoaks dan polarisasi di Pemilu 2024, dirinya mengaku setuju.
“Kalau tujuannya sebatas mencegah “hoax”, tak ada masalah. Namun, ada banyak hal yang perlu dijelaskan sebelum Polisi menempatkan isu “politik-identitas” seolah adalah kejahatan atau tindakan melawan hukum,” jelas mantan Wakil Ketua DPR RI ini.
Waketum DPP Gerindra ini pun mendorong agar publik diberikan penjelasan mengenai politik identitas yang kerap mengemuka di tahun-tahun politik.
“Misalnya, apa yang dimaksud sebagai “politik identitas”, sehingga kemudian harus diperangi? Sejak kapan “politik identitas” menjadi kejahatan di mata hukum, atau dianggap sebagai kejahatan Pemilu? Apa dasar hukum dan dasar akademik menempatkan “politik-identitas” sebagai kejahatan?” tandasnya.
