MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Antikorupsi (LSAK) mempertanyakan Keseriusan pemerintah merealisasikan janjinya untuk menyelesaikan kasus BLBI. LSAK menilai Ketidakseriusan pemerintah nampak dari capaian target penyelesaian piutang negara di kasus BLBI sebesar 110.4 Triliun, belum juga mencapai setengahnya.
Peneliti LSAK, Hariri mengatakan meski langkah satgas BLBI bekerja sudah menemukan pola dan strategi yang cukup baik. Sayangnya dengan masa tugas yang hanya kurang dari 18 bulan lagi (merujuk Keppres No.6/2021), sepertinya mustahil target penyelesaian kasus BLBI akan tercapai.
“Pemerintah perlu lebih mensupport kerja satgas BLBI lewat penambahan anggaran yang efektif. Satgas BLBI yang selama ini tidak punya anggaran khusus adalah ciri pemerintah tidak serius dalam penyelesaian kasus BLBI,” kata Hariri dalam keterangan tertulisnya, Kamis (23/6/2022).
Saat ini genap setahun lalu satgas BLBI terbentuk. Capaian satgas BLBI mencatat total nilai aset yang berhasil diamankan per 22 Juni adalah mencapai Rp22,67 triliun. “Pengembalian hak piutang negara dari para debitur tidak bertanggungjawab ini penting sebagai bagian dari pemasukan negara di tengah tekanan APBN untuk kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya yang belum maksimal,” tegas Hariri.
“Maka ketegasan pemerintah berpihak pada rakyat dengan menuntaskan kasus BLBI adalah legacy terbaik. Sebab hampir lebih dari 23 tahun kasus BLBI mandeg dan tak terselesaikan. Kalau pemerintah saat ini pun gagal, berarti pemerintah hanya ingin menyiapkan perayaan ulang tahun perak kegagalan kasus BLBI dengan meriahnya,” pungkasnya.
