Direktur Eksekutif LSAK, Ahmad aron hariri. (foto: istimewa)
MONITOR, Jakarta – Peneliti Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK), Hariri, mempertanyakan bentuk keseriusan pemerintah untuk menyelesaikan kasus BLBI. Ia menilai ketidakseriusan pemerintah terlihat dari capaian target penyelesaian piutang negara di kasus BLBI sebesar 110.4 Triliun, belum juga mencapai setengahnya.
“Sayangnya dengan masa tugas yang hanya kurang dari 18 bulan lagi (merujuk Keppres No.6/2021), sepertinya mustahil target penyelesaian kasus BLBI akan tercapai,” kata Hariri dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).
Ditekankan dia, Pemerintah perlu lebih mensupport kerja satgas BLBI lewat penambahan anggaran yang efektif. Sebab menurutnya, Satgas BLBI yang selama ini tidak punya anggaran khusus adalah ciri pemerintah tidak serius dalam penyelesaian kasus BLBI.
“Saat ini genap setahun lalu satgas BLBI terbentuk. Capaian satgas BLBI mencatat total nilai aset yang berhasil diamankan per 22 Juni adalah mencapai Rp22,67 triliun,” terangnya.
Menurut Hariri, upaya pengembalian hak piutang negara dari para debitur tidak bertanggungjawab sangat penting sebagai bagian dari pemasukan negara di tengah tekanan APBN untuk kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya yang belum maksimal
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti fenomena sekolah negeri yang kekurangan murid…
MONITOR, Jakarta - Pusat Pelindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian (Kementan) terus…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…
MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…
MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…
MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…