HUKUM

Prof Romli Nilai Desakan Pembubaran KPK Penuh Kebencian Belaka

MONITOR, Jakarta – Guru besar bidang Ilmu Hukum Universitas Padjadjaran Prof. Romli Atmasasmita mengatakan sejak adanya revisi UU KPK Tahun 2019 kelompok anti KPK semakin menjadi-jadi menyerang KPK.

Padahal, pola kerja KPK di era kepemimpinan Firli Bahuri tidak berbeda jauh dari KPK masa AS dan BW karena penyidiknya 90 persen tidak keluar atau dikeluarkan oleh lebaga anti rasuah tersebut.

“Namun di tengah-tengah kerja keras KPK dan Polri plus pengadilan tipikor stigmatisasi bahwa KPK Firli buruk terus digaungkan oleh eks pegawai KPK hanya karena sakit hati tidak lolos TWK,” kata Prof. Romli di Jakarta, Jumat (10/06).

Padahal lanjut Prof. Romli, koreksi internal KPK lebih baik dan fair ketimbang usulan pembubaran KPK. Terlebih kata dia, hasil survei tidak bisa dijadikan alasan untuk membubarkan KPK.

“Kesimpulan hasil survey yang dijadikan rujukan untuk membubarkan KPK bias arah dan penuh kebencian belaka,” imbuhnya.

Sebelumnya, Hasil survei yang dirilis lembaga survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan tingkat kepercayaan publik terhadap KPK menurut. Buntut survei tersebut, sejumlah pihak mengkritik KPK bahkan ada pihak-pihak yang ingin membubarkan KPK.

Recent Posts

Kebuntuan Arah Pembangunan Indonesia di Tengah Distorsi Program Populis dan Keterpurukan Moneter

Oleh:Ramadhan, M.A.(Ketua PB PMII Bidang Ekonomi dan Investasi) Pemerintahan era baru selalu datang dengan janji…

4 jam yang lalu

Benarkah Hantavirus Bisa Jadi Pandemi Baru? Ahli Epidemiologi UIN Jakarta Beri Penjelasan dan Imbauan Penting

MONITOR, Ciputat – Kemunculan informasi mengenai Hantavirus yang ramai diperbincangkan di media sosial memunculkan kekhawatiran…

4 jam yang lalu

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

7 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

7 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

7 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

7 jam yang lalu