BUMN

Subsidi BBM dan LPG, Wujud Nyata Kehadiran Negara Hingga Sentuh Pelosok Negeri

MONITOR, Jakarta – Sebagai badan usaha yang mendapatkan penugasan Negara, PT Pertamina (Persero) memastikan ketersediaan dan penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liqufied Petroleum Gas (LPG) Subsidi menyentuh seluruh pelosok Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote dalam rangka mewujudkan energi berkeadilan.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, Pertamina telah membangun dan mengoperasikan Lembaga Penyalur Program BBM Satu Harga dan melalui Program One Village One Outlet (OVOO).

Pjs Vice President Corporate Communication Pertamina Heppy Wulansari mengatakan Program BBM 1 harga telah dijalankan Pertamina sejak 2017, atas arahan Presiden Joko Widodo. BBM 1 Harga tersebar di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di 112 kabupaten di Indonesia sebanyak 328 lembaga penyalur.

Pada tahun 2022, Pemerintah menargetkan 92 titik BBM 1 Harga dan progres pembangunan saat ini telah berhasil dituntaskan sebanyak 7 titik tersebar di Kalimantan Barat (2 titik), Kalimantan Tengah (1 titik), Sulawesi Utara (1 titik) dan Kepulauan Maluku (3 titik). Selain itu, sebanyak 65 titik BBM 1 Harga tengah dalam proses pembangunan dan perizinan Pemerintah Daerah. Selain itu, Pertamina juga telah mengembangkan 217.687 pangkalan LPG 3 kg yang tersebar di 61.801 desa.

“Melalui OVOO Pertamina akan terus memperluas infrastruktur penyaluran LPG 3 kg hingga ke seluruh pedesaan, agar lebih mudah terjangkau dan mendorong pertumbuhan ekonomi desa,” imbuh Heppy.

Melalui infrastruktur distribusi energi yang telah dibangun, Pertamina sepanjang Januari- April 2022 telah mengalirkan Solar bersubsidi dengan volume sekitar 5,2 juta KL, Pertalite sekitar 9 juta KL dan LPG Subsidi dengan volume sekitar 2,5 juta Metrik Ton.

Masyarakat yang berhak mendapatkan subsidi bisa menikmati harga BBM dan LPG bersubsidi yang terjangkau karena didukung subsidi BBM dan LPG dari Pemerintah. Dalam APBN 2022, Pemerintah telah menambah besaran subsidi sebesar Rp 71,8 triliun, sebagai bentuk kehadiran negara untuk melindungi masyarakat di tengah melonjaknya harga minyak mentah dunia.

“Pertamina didukung seluruh stakeholder akan terus memastikan penyediaan dan penyaluran BBM dan LPG bersubsidi agar subsidi Pemerintah yang demikian besar tahun ini dapat dimanfaatkan dengan baik, tepat sasaran dan tidak over kuota” tandas Heppy. 

Masyarakat yang menemukan indikasi penyalahgunaan atau penyelewengan BBM Subsidi di lapangan bisa langsung menghubungi Call Centre Pertamina di nomor 135.

Recent Posts

UU PPRT Diharap Jamin Hak Hingga Tingkatkan Harkat dan Martabat PRT

MONITOR, Jakarta - DPR RI baru saja mengesahkan Undang-undang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (UU PPRT).…

12 jam yang lalu

DPR Soroti Kenaikan Harga Minyak Goreng Hingga BBM yang Beratkan Rakyat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kenaikan harga kebutuhan pokok dampak dinamika…

12 jam yang lalu

Unhan RI Kukuhkan Prof. Aris Sarjito sebagai Guru Besar, Tegaskan Keniscayaan Modernisasi Pertahanan

MONITOR, Bogor - Universitas Pertahanan Republik Indonesia (Unhan RI) resmi mengukuhkan Prof. Dr. Ir. Aris…

18 jam yang lalu

Kementerian UMKM–SIPPO Lepas Ekspor 24 Ton Gula Kelapa ke Ghana

MONITOR, Semarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Republik Indonesia bersama Swiss Import Promotion…

20 jam yang lalu

Kemenhaj Pastikan Layanan Kesehatan 24 Jam di Madinah, Sistem Rujukan Rumah Sakit Siaga untuk Jemaah Haji 2026

MONITOR, Madinah — Kementerian Haji dan Umrah RI memastikan layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia di…

20 jam yang lalu

DPR Sahkan UU PPRT, Ketua Komisi XIII DPR: Ini Komitmen Tinggi Memanusiakan Manusia

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Willy Aditya menyambut baik disahkannya Undang-undang Pelindungan…

22 jam yang lalu