Komisi C DPRD Depok Rumuskan 17 Program Kerja Terkait Infrastruktur

MONITOR, Depok – Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok mengagendakan 17 program kerja yang akan dijalankan dalam masa sidang kedua tahun 2022.

Ketua Komisi C DPRD Kota Depok, Edi Sitorus mengatakan, ke-17 program kerja tersebut dirumuskan berdasarkan sejumlah isu strategis dan program-program prioritas pembangunan, serta program janji kampanye Wali dan Wakil Wali Kota Depok yang tercantum dalam rumusan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dengan memperhatikan Visi dan Misi RPJMD 2021-2026.

“Secara garis besar agenda kerja Komisi C pada masa sidang kedua tahun 2022 ini merupakan penjabaran dari rencana kerja terhadap isu strategis mengenai perkembangan dan pembangunan infrastruktur kota Depok serta permasalahan-permasalahannya yang masih tetap pada leading sektor Komisi C DPRD Kota Depok,” kata Edi dalam Rapat Paripurna pembukaan masa sidang kedua DPRD Kota Depok, dikutip Sabtu (14/05/2022).

Adapun ke-17 program kerja tersebut, jelas Edi, diantaranya terwujudnya konektivitas antar wilayah timur dan barat melalui jaringan jalan dan moda transportasi yang tertata baik.

Kemudian, Terwujudnya sistem transportasi kota yang ramah, aman, dilengkapi aksesibilitas bagi anak dan lansia, pejalan kaki dan pengguna sepeda, serta kelengkapan yang memenuhi standar, terwujudnya transportasi publik yang ramah lingkungan, terintegrasi, aman, nyaman dan terjangkau untuk secara selektif menanggulangi kemacetan kota.

Lalu, lanjut Edi, meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur di semua jenis dan jenjang pendidikan; meningkatnya kualitas dan kuantitas pembangunan infrastruktur rumah sakit umum daerah dan puskesmas.

“Meningkatnya kualitas permukiman sebagai hunian yang sehat dan humanis, serta mendorong permukiman tertata sebagai hunian yang inklusif,” beber Edi.

Berikutnya, terwujudnya kawasan air sebagai bagian muka dari pembangunan kota (water-front city development) dan tertanggulanginya banjir, terwujudnya seluruh kawasan kota yang hijau, rindang dan bebas sampah, serta terwujudnya ruang publik kota yang atraktif untuk meningkatkan harmoni dan kohesi sosial, sekaligus sebagai ruang terbuka hijau kota.

Untuk prioritas pembangunan ada empat program kerja antara lain terwujudnya pengembangan infrastruktur konektivitas wilayah dan optimalisasi transportasi publik, meningkatnya kualitas permukiman, terwujudnya pengelolaan sumber daya air berkelanjutan; serta terwujudnya penanganan dan pengelolaan sampah berbasis masyarakat.

Dan terakhir untuk janji-janji kampanye Wali dan Wakil Wali Kota antara lain terwujudnya alun-alun dan taman hutan kota di wilayah barat; terwujudnya pembangunan infrastruktur pusat olahraga; terwujudnya pembangunan infrastruktur sekolah/madrasah negeri per kecamatan; serta terwujudnya pembangunan infrastruktur posyandu dan posbindu setiap rw.

“Dengan perkembangan isu-isu diatas, maka agenda kerja Komisi C akan lebih meningkatkan langkah-langkah pengawasan baik melalui kunjungan lapangan, rapat dengar pendapat dengan masyarakat dan/atau perangkat daerah, maupun meningkatkan koordinasi dalam bentuk rapat kerja dengan perangkat daerah leading sektor,” kata Edi.

Edi meyakini, tugas pengawasan harus dilakukan secara intensif dan berkesinambungan, sehingga berbagai permasalahan pembangunan dapat diatasi secara efektif, efisien dan akuntabel.